Kebijakan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Audit Dana Desa oleh Kepala Desa

Abstract

Accountable and transparent management of Village Funds is key to achieving sustainable village development. In this regard, the Village Consultative Body (BPD) plays a strategic role as an oversight body for village governance, including overseeing the Village Fund audit conducted by the village head. This article aims to analyze the oversight policies that the BPD can implement and identify challenges and strategies for strengthening this role. The writing method used is a desk study of laws and regulations and related literature. The analysis reveals that the main obstacles facing the BPD in carrying out its functions are limited capacity, access to information, and unequal power relations with the village head. Therefore, policies are needed to support increased BPD capacity, village financial transparency, and collaboration with external oversight institutions. With effective oversight, the BPD can become a crucial pillar in realizing good and integrated village financial governance.

Pengelolaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan merupakan kunci utama dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan. Dalam hal ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis sebagai lembaga pengawas terhadap pelaksanaan pemerintahan desa, termasuk dalam pengawasan pelaksanaan audit Dana Desa oleh kepala desa. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengawasan yang dapat dilakukan oleh BPD, serta mengidentifikasi tantangan dan strategi penguatan peran tersebut. Metode penulisan yang digunakan adalah studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa kendala utama BPD dalam menjalankan fungsinya adalah keterbatasan kapasitas, akses informasi, dan ketimpangan relasi kuasa dengan kepala desa. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendukung peningkatan kapasitas BPD, transparansi keuangan desa, serta kolaborasi dengan lembaga pengawas eksternal. Dengan pengawasan yang efektif, BPD dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik dan berintegritas.