Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Pukat Harimau

Abstract

Penggunaan pukat harimau (trawl) oleh nelayan tradisional maupun modern telah menjadi permasalahan serius dalam sektor perikanan di Indonesia. Meskipun dilarang melalui peraturan perundang-undangan karena merusak ekosistem laut, praktik ini masih terus berlangsung, terutama di wilayah pesisir yang pengawasannya terbatas. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji upaya penegakan hukum terhadap nelayan pengguna pukat harimau, hambatan-hambatan yang dihadapi, serta efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan wawancara terhadap aparat penegak hukum, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta nelayan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan, keterbatasan anggaran, dan konflik kepentingan menjadi faktor utama kegagalan penegakan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.