Penyesuaian Badan Hukum Koperasi di Tanjungbalai: Evaluasi Kebijakan dan Praktik

Authors

  • Ayu Windi Yanto Fakultas Hukum, Universitas Asahan
  • Agung Wira Hadi Prabowo Fakultas Hukum, Universitas Asahan
  • Afandi Aziz Muslim Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

DOI:

https://doi.org/10.36294/exofficio.v3i2.3431

Abstract

Perkembangan regulasi koperasi di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dua aspek penting terkait dampak dari perubahan regulasi ini. Pertama, bagaimana dampak terhadap lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap keharusan penyesuaian koperasi sebelum lahirnya undang-undang koperasi. Kedua, sejauh mana tugas pengawasan Dinas Koperasi Kota Tanjungbalai dalam melakukan pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai metodologi utamanya. Data dikumpulkan melalui serangkaian wawancara mendalam dengan pengurus koperasi, analisis dokumen terkait regulasi, dan observasi langsung terhadap aktivitas koperasi. Analisis data dilakukan melalui pendekatan tematis, yang memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan strategi penyesuaian yang dihadapi oleh koperasi, serta tingkat kepatuhan pengurus terhadap perubahan regulasi. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika penyesuaian koperasi terhadap perubahan regulasi, serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan pengurus koperasi dalam mengimplementasikan perubahan tersebut. Implikasi dari temuan penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung perkembangan koperasi di Indonesia, khususnya di Kota Tanjungbalai.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku

MK. Abdullah, UUD 1945, Jakarta : Pustaka Sandro Jaya, 2014.

Sutantya Rahardja Hadhikusuma, Hukum Koperasi Indonesia, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009.

Moch. Chindir Ali, Pengertian-Pengertian Elementer Perjanjian Hukum Perdata, Semarang: Mandar Maju, 2010.

R.T. Sutantya Rahardja Hardhikusuma, Hukum Koperasi Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Jurnal

Bahmid, “Perubahan Persekutuan Perdata Menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatasâ€, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, Vol. 2 No. 4, Januari-Juni 2018.

Fahrul Rozi, Rahmat, “Akibat Kondisi Darurat Paham Covid- 19 Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa( Riset di Desa 5 Puluh Kecamatan 5 Puluh)â€, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, Vol. 2, No. 1 November, 2020.

Togie Halomoan Gultom, Bahmid, I. Pratiwi, “Peran Lurah Dalam Ganti Rugi Tanah Dikelurahan Keramat Kubah Kota Tanjungbalaiâ€, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, 2019

Nanda Sagara, Bahmid, Irda Pratiwi, “Daya guna Registrasi Tanah Sistematis Lengkap( Riset di Kantor ATR/ BPN Kota Tanjungbalaiâ€, Jurnal Tectum, Vol. 1, No. 1, November 2019.

Emiel Salim Siregar, “Peranan Pemerintah Kab. Batubara Dalam Pengelolaan Dan pendayagunaan Sumber Hutan Bakau (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupagten Batubaraâ€, Jurnal Tectum, Vol 2, No. 1, 2020.

Perundang-Undangan

UU No. 25 Tahun 1992

Permen Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor 03/Per/Dep.6/III/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Dekonsentrasi Dalam Rangka Memfasilitasi Kegiatan Teknis Program Penguatan Kelembagaan Koperasi Untuk Tugas Pengawas Koperasi

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013

Downloads

Published

2025-10-07

Issue

Section

Articles