ANALISIS HUBUNGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Abstract

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) sering kali menjadi modus operasi para koruptor untuk menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatan mereka. Di Indonesia, korupsi masih menjadi permasalahan yang kompleks dan mengakar, dan TPPU menjadi salah satu faktor yang memperparah situasi. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis TPPU terkait kasus korupsi di Indonesia. Jurnal ini akan membahas mengenai modus operasi TPPU yang sering digunakan oleh koruptor, peran lembaga penegak hukum dalam pemberantasan TPPU, dan tantangan yang dihadapi dalam penanganan kasus TPPU. Penelitian yang dilakukan bersifat normatif. Temuan riset mengindikasikan bahwa Koruptor di Indonesia kerap menerapkan beberapa Modus Operandi dalam TPPU, seperti menempatkan uang dalam bentuk tunai, akuisisi aset, transfer dana, serta berinvestasi. Institusi penegak hukum, termasuk KPK dan PPATK, berperan vital dalam upaya pemberantasan TPPU. KPK memiliki kewenangan untuk menyidik dan menuntut kasus TPPU, sedangkan PPATK bertugas untuk melakukan intelijen keuangan dan analisis transaksi keuangan. Dalam mengatasi TPPU, kendala seperti koordinasi lembaga penegak hukum yang kurang efektif, penegakan hukum yang belum maksimal, dan citra negatif terhadap pelapor masih persisten. Perlunya langkah menyeluruh untuk mengeliminasi TPPU yang terkait dengan Korupsi di Indonesia mencakup peningkatan koordinasi antar lembaga, kapasitas aparat, dan perlindungan bagi pelapor.