Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat
ISSN Cetak: |1411-0717| ISSN Online: |2686-5750| CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat merupakan wadah publikasi artikel hasil penelitian, pemikiran memuat bidang Ilmu Hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum Universitas Asahan secara berkala 6 bulanan yaitu setahun 2 kali terbit pada bulan Februari dan Agustus. Journal title : Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Initials : cj Abbreviation : Citra Justicia Maj. Huk. dan Dinamika Masy. Frequency : 2 kali setahun (Februari & Agustus) DOI : 10.24114/cj by Â ISSN : 2686-5750 (Online) ISSN : 1411-0717 (Print) Editor-in-Chief : Dr. Emmi Rahmawita Nasution, S.H., M.Hum Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan Indexing
TINDAK ADMINISTRATIF SATUAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PEMERIKSAAN DILAUT
Nelayan diberikan izin untuk menangkap ikan, yang mencakup registrasi kapal serta peralatannya, dan pembayaran pungutan serta bayaran yang lain. Penetapan kuota serta batasan tangkapan pula dicoba, terpaut dengan ketersediaan tipe ikan tertentu pada periode waktu tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Empiris, dengan cara melihat kenyataan atau fakta proses perizinan di lapangan. Penerapan prosedur pengawasan terhadap tindak administratif oleh Satwas PSDKP di daerah kerja Kantor PSDKP Tanjungbalai dilaksanakan cocok dengan syarat yang berlaku lewat patroli serta pengecekan kapal dan dokumen izin berlayar, dengan tujuan buat membenarkan kepatuhan terhadap peraturan perikanan. Hambatan dalam penerapan prosedur pengawasan tindak administratif oleh Satwas PSDKP di Tanjungbalai meliputi keterbatasan fasilitas serta prasarana patroli, keadaan cuaca yang tidak menentu, kekurangan personel pengawas, dan kesusahan koordinasi dengan lembaga terpaut, yang bisa kurangi daya guna penerapan tugas di lapangan.
Copyright (c) 2026 Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat
STATUS HAK EIGENDOM VERPONDING DAN KONVERSINYA PASCA UUPA DALAM SENGKETA TANAH DAGO ELOS BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 109 PK/PDT/2022
Penelitian ini membahas status hukum Eigendom Verponding sebagai salah satu bentuk hak atas tanah peninggalan kolonial serta proses konversinya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Fokus kajian diarahkan pada sengketa tanah yang menjadi objek Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pdt/2022, yang menimbulkan perdebatan mengenai keberlakuan dokumen hak kolonial dalam sistem hukum agraria nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, melalui analisis terhadap UUPA, peraturan konversi hak, dokumen kolonial Eigendom Verponding, serta pertimbangan hukum majelis hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UUPA secara tegas menghapus dan mengkonversi seluruh hak kolonial ke dalam struktur hak nasional, dalam praktiknya masih terdapat kekosongan administratif yang menyebabkan dokumen Eigendom Verponding tetap digunakan sebagai dasar pembuktian dalam sengketa tanah. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini memperlihatkan bahwa pengadilan masih mengakui kekuatan pembuktian dokumen kolonial sepanjang tidak terbukti adanya peralihan atau penghapusan hak menurut hukum positif. Temuan ini menegaskan pentingnya optimalisasi pelaksanaan konversi hak, penertiban arsip pertanahan, serta harmonisasi antara legalitas formal dan asas keadilan sosial dalam penyelesaian sengketa agraria. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum agraria dengan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi hak Eigendom Verponding dalam sistem hukum tanah nasional.
PEMENUHAN AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK DALAM MENCAPAI SDGS BAGI KESEHATAN MASYARAKAT
Penelitian ini dilaksanakan guna menganalisis bagaimana urgensi pemenuhan hak atas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dalam memperoleh air bersih dan sanitasi layak khususnya pada fasilitas umum MCK yang menjadi salah satu penunjang kebutuhan sehari-hari. Isu ini berangkat dari kondisi empiris yang mencerminkan ketidakselarasan dengan apa yang telah diamanatkan oleh konstitusional. Dengan studi kasus salah satu MCK yang berada di suatu Desa di Kabupaten Bogor yang dalam praktiknya masih menggunakan aliran terbuka dan sistem pembuangan yang belum memenuhi kriteria yang seharusnya, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan penyebaran penyakit yang berbasis air. Melalui metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif, maka observasi dan wawancara semi terstruktur dilakukan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa masih terdapat kesenjangan antara Das Sollen dan Das Sein yang dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya pengawasan, serta lemahnya kesadaran masyarakat dalam memahami urgensi dari pemenuhan air bersih dan sanitasi layak yang pada dasarnya menjadi hak asasi manusia sebagai warga negara Indonesia dalam cita-cita kesejahteraan guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA EKONOMI GIG DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
Perkembangan ekonomi gig sebagai bagian dari transformasi digital telah mengubah pola hubungan kerja di Indonesia. Pekerja ekonomi gig menjalankan aktivitas kerja melalui platform digital dengan karakteristik hubungan kerja yang fleksibel dan nonkonvensional. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait kepastian hukum pemenuhan hak atas jaminan sosial dan keselamatan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum jaminan sosial dan keselamatan kerja bagi pekerja ekonomi gig dalam perspektif konstitusional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum ketenagakerjaan saat ini belum secara tegas mengakomodasi kedudukan pekerja ekonomi gig, sehingga pemenuhan jaminan sosial dan keselamatan kerja belum memberikan kepastian hukum. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak atas pekerjaan, perlakuan yang adil dalam hubungan kerja, serta jaminan sosial bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum ketenagakerjaan yang berlandaskan nilai-nilai konstitusi guna menjamin perlindungan hukum dan kesejahteraan pekerja ekonomi gig di Indonesia.
SAHNYA KUASA LISAN YANG DIBUAT OLEH PARA PIHAK BERDASARKAN HUKUM PERDATA FORMIL DAN MATERIIL
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sahnya kuasa lisan yang dibuat oleh pemberi dan penerima kuasa berdasarkan hukum perdata formil dan materiil, penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-undang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Kuasa merupakan suatu perjanjian atau persetujuan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, masing-masing pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban, sehingga mengikuti persyaratan sahnya perjanjian yaitu Pasal 1320 KUH Perdata. Sesuai dengan Pasal 1793 KUHPerdata yang mengatakan bahwa, kuasa dapat diberikan dalam suatu akta umum, tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan, serta penerimaan kuasa dapat terjadi secara diam-diam. Berdasarkan jenis kuasa yaitu ada kuasa umum, kuasa khusus dan kuasa istimewa maka untuk sah nya suatu kuasa lisan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata ditentukan dari apakah ada undang-undang yang mengatur bahwa kuasa yang akan dibuat harus secara tertulis atau tidak, karena terdapat kuasa yang oleh Undang-undang harus tertulis dan dibuat dengan akta otentik, sebagai contoh adalah hibah dalam pembebanan hipotek dan hak tanggungan. Sementara itu untuk akta khusus dan akta istimewa yang dipergunakan di muka pengadilan harus menyesuaikan ketentuan dari HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten), dapat memberikan kuasa secara lisan dimuka pengadilan apabila pemberi kuasa nya hadir sendiri di pengadilan, sementara itu untuk kuasa Istimewa yang akan diajukan ke pengadilan harus menggunakan akta otentik hal tersebut diatur dalam Pasal 157 HIR dan Pasal 184 RBg.
POSISI HUKUM NOTARIS SETELAH DIJATUHI PIDANA DALAM MENJALANKAN JABATAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan notaris setelah dijatuhi pidana dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum. Notaris memiliki kedudukan hukum penting sebagai pejabat yang berwenang membuat akta autentik yang memberikan kepastian hukum dan mengikat bagi para pihak. Dalam melaksanakan kewenangannya, notaris dituntut untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku serta menghindari segala bentuk pelanggaran dan penyalahgunaan jabatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana notaris pada dasarnya telah memenuhi seluruh unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, serta ketiadaan alasan pemaaf. Hal ini dibuktikan melalui putusan pengadilan, antara lain Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89/Pid.B/2020/PN Dps, di mana notaris terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (1) KUHP jo Pasal 88 KUHPidana. Dengan demikian, notaris yang dijatuhi pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dan kewenangannya sebagai pejabat umum dalam membuat akta turut terpengaruh oleh adanya putusan pidana tersebut. Kata kunci: Autentik, Kewenangan, Pidana
PERJANJIAN ASURANSI TERHADAP BARANG AGUNAN YANG TELAH DIBEBANI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI JAMINAN KREDIT
Pihak tertanggung dan penanggung memiliki hak serta kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Tertanggung berkewajiban membayar premi sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan, sedangkan penanggung wajib memberikan ganti rugi apabila di kemudian hari terjadi risiko yang dijamin dalam perjanjian. Adanya kesepakatan para pihak merupakan unsur esensial yang menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana pengaturan serta pelaksanaan perjanjian asuransi terhadap barang agunan yang telah dibebani Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum melalui buku, karya ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pengaturan perjanjian asuransi terhadap barang agunan yang dibebani Hak Tanggungan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pengasuransian terhadap objek jaminan dilakukan dengan mencantumkan klausul kewajiban mengasuransikan objek Hak Tanggungan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Pelaksanaan perjanjian asuransi atas barang agunan tersebut merupakan mekanisme penting dalam melindungi kepentingan kreditur, seperti bank atau lembaga pembiayaan, maupun debitur dari risiko kerugian akibat kerusakan atau musnahnya objek jaminan. Perjanjian asuransi bersifat accessoir, yaitu sebagai perjanjian tambahan dari perjanjian kredit dan Hak Tanggungan, di mana dalam polis asuransi bank ditunjuk sebagai penerima pembayaran klaim (loss payee clause).
PENGUASAAN LAHAN TANPA HAK BEKAS HAK GUNA USAHA PT. BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS DI ASAHAN
Kepemilikan lahan yang sebelumnya berstatus Hak Guna Usaha (HGU) oleh PT. Bakrie Sumatera Plantations (BSP) sekarang tanpa status yang jelas tentang HGU nya menghadirkan isu hukum yang rumit. Dari sudut pandang hukum, tindakan tersebut melanggar Pasal 31 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, yang menetapkan kewajiban untuk mengembalikan lahan setelah berakhirnya HGU. Pelanggaran ini dapat berpotensi berujung pada sanksi administratif bahkan kriminal, serta dapat menimbulkan konflik dengan masyarakat atau pemilik hak adat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Implikasi Hukum dari penguasaan lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) tanpa hak oleh PT. Bakrie Sumatera Plantations (BSP) di Asahan, termasuk identifikasi pelanggaran terhadap UUPA No. 5 Tahun 1960 serta potensi sanksi hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris, yakni kajian langsung terhadap implementasi hukum di masyarakat.
RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP REINTEGRASI SOSIAL TERSANGKA TINDAK PIDANA RINGAN DI WILAYAH HUKUM POLRES ASAHAN
Penelitian ini dilatarbelakangi meningkatnya penerapan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Fokus penelitian adalah penerapan restorative justice terhadap tersangka tindak pidana ringan di Polres Asahan serta dampaknya pada reintegrasi sosial pelaku. Menggunakan metode yuridis empiris melalui wawancara dan kuesioner, penelitian menemukan bahwa Polres Asahan menerapkan restorative justice dengan musyawarah dan mediasi di Balai Musyawarah Polsek, sesuai Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Pendekatan ini mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi beban aparat, memulihkan korban, dan memberi kesempatan pelaku untuk memperbaiki diri. Lebih dari 80% responden menilai restorative justice mampu memperbaiki hubungan pelaku-korban dan mengurangi stigma sosial. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan keterbatasan syarat formil masih ada. Penelitian ini menyimpulkan restorative justice efektif mendukung reintegrasi sosial pelaku tindak pidana ringan.
PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA CIREBON
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan akad mudharabah pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menelaah bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, kamus hukum dan sebagainya. Penelitian ini menemukan bahwa Pelaksanaan akad mudharabah pada sektor UMKM di Cirebon direalisasikan melalui perjanjian tertulis antara lembaga keuangan syariah selaku pemilik modal (shahibul maal) dan pelaku usaha mikro selaku pengelola dana (Mudharib). Perjanjian tersebut memuat ketentuan mengenai besaran modal, rasio pembagian keuntungan (nisbah), jangka waktu kerja sama, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Keberadaan kontrak tertulis ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus menjamin prinsip keadilan dalam pelaksanaannya.
ANALISIS FRASA MEREK TERKENAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEREK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 880 K/Pdt.Sus-HKI/2019)
Perlindungan hukum terhadap merek terkenal merupakan isu strategis dalam hukum kekayaan intelektual di Indonesia, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Meskipun undang-undang tersebut memuat ketentuan mengenai merek terkenal, tidak terdapat definisi yang tegas sehingga menimbulkan multitafsir dalam praktik peradilan. Kondisi ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi pemilik merek yang menjadikan reputasi dan pengakuan publik sebagai aset utama dalam persaingan bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penafsiran Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 880 K/Pdt.Sus-HKI/2019 serta menganalisis dampak multitafsir frasa “merek terkenal” terhadap kepastian hukum hak pemilik merek. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi frasa “merek terkenal” dalam praktik hukum, serta kontribusinya terhadap perkembangan doktrin hukum merek di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer berupa undang-undang dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, doktrin, dan kajian akademik terkait perlindungan merek terkenal. Analisis dilakukan secara kualitatif preskriptif melalui interpretasi dan konstruksi hukum terhadap norma serta fakta kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa multitafsir frasa “merek terkenal” menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi pemilik merek maupun konsumen, karena parameter penentuannya tidak jelas dan bergantung pada interpretasi hakim. Putusan Mahkamah Agung Nomor 880 K/Pdt.Sus-HKI/2019 memperlihatkan upaya peradilan mengadopsi parameter internasional seperti reputasi, pengakuan publik, dan intensitas penggunaan sebagai dasar perlindungan substantif. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis frasa “merek terkenal” sebagai titik lemah normatif dalam perlindungan hukum merek, yang berimplikasi langsung pada kepastian hukum dan kebutuhan reformasi regulasi.
Copyright (c) 2025 Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat
KEPASTIAN HUKUM AKTA JUAL BELI TANAH DIKAITKAN DENGAN GUGATAN DARI AHLI WARIS PIHAK PENJUAL
Peralihan hak atas tanah dilakukan melalui Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat PPAT sebagai alat bukti otentik dan dasar pendaftaran di kantor pertanahan. Namun, sering muncul sengketa ketika ahli waris penjual menggugat dengan alasan penjual tidak berwenang penuh atau objek jual beli merupakan harta warisan. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji mekanisme alas kepemilikan hak atas tanah agar menjadi bukti kuat dalam sengketa serta menganalisis kepastian hukum AJB terhadap gugatan waris secara yuridis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis, dan studi kasus, serta analisis melalui penafsiran sistematis dan konstruksi hukum. Analisis didukung teori kepastian hukum Jan Michiel Otto yang menekankan pentingnya aturan yang jelas dan konsisten, serta teori penyelesaian sengketa M. Yahya Harahap yang menempatkan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam negara hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AJB memiliki kekuatan pembuktian sempurna selama dibuat sesuai prosedur, penjual sah, dan objek tanah bebas sengketa, namun dapat dibatalkan jika terdapat cacat hukum seperti pelanggaran hak atau pemalsuan data. Hal ini menegaskan bahwa kepastian hukum AJB bersifat relatif, kuat secara formil tetapi bergantung pada kebenaran materiil. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan menyeluruh atas status kepemilikan, riwayat peralihan hak, serta potensi klaim pihak ketiga, dan PPAT harus lebih cermat dalam memverifikasi dokumen agar AJB benar-benar memberikan perlindungan hukum bagi pembeli
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG GIRIK ASAL ATAS PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH OLEH PIHAK KETIGA
Girik merupakan alas hak atas tanah yang diakui sebagai bukti penguasaan meskipun bukan bukti kepemilikan konstitutif. Dalam praktik, sering timbul sengketa ketika tanah bergirik diterbitkan sertifikat atas nama pihak ketiga tanpa persetujuan pemegang girik asal. Penelitian ini bertujuan mengkaji upaya hukum pemegang girik dalam pembatalan sertifikat serta menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, asas hukum, literatur, jurnal, serta putusan pengadilan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui identifikasi dan inventarisasi aturan hukum positif serta doktrin yang relevan. Analisis dilakukan dengan penafsiran hukum secara gramatikal dan sistematis, serta konstruksi hukum melalui metode teologis dan analogi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemegang girik memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Penerbitan sertifikat oleh pihak ketiga atas tanah adat yang dikuasai turun-temurun tanpa dasar hak yang sah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga sertifikat tersebut cacat hukum dan tidak mengikat. Putusan ini menegaskan bahwa hak pemegang alas hak tradisional tetap mendapat perlindungan, serta pentingnya kehati-hatian lembaga pertanahan dalam menerbitkan sertifikat sesuai asas terang dan tunai.
PERLINDUNGAN HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI HAK ATAS TANAH DIKAITKAN DENGAN WANPRESTASI PENJUAL DALAM MELAKUKAN PENGOSONGAN BANGUNAN
Jual beli hak atas tanah merupakan perjanjian yang tidak hanya mencakup pemindahan hak melalui Akta Jual Beli (AJB), tetapi juga sering kali disertai perjanjian pengosongan bangunan oleh penjual. Namun dalam praktiknya, kerap terjadi wanprestasi, yaitu penjual tidak mengosongkan bangunan meskipun kewajiban tersebut telah disepakati. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan, kasus, analitis, dan konseptual dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum (interpretasi) secara gramatikal dan sistematis dan metode konstruksi hukum melalui metode analogi dan penghalusan hukum. Dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa apabila terjadi wanprestasi di dalam perjanjian jual beli hak atas tanah, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi maupun litigasi, dan apabila upaya non-litigasi tidak mencapai kesepakatan, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri setempat sehingga pembeli memperoleh perlindungan hukum untuk menegakkan dan mendapatkan kembali haknya sesuai dengan asas Pacta Sunt Servanda.
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM RETRIBUSI LINGKUNGAN
Penelitian ini mengkaji peran serta masyarakat dalam retribusi lingkungan di Pasar Kepuh dan Pasar Baru Kabupaten Kuningan untuk mewujudkan keuangan berkelanjutan daerah. Menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pengelola Unit Pengelolaan Sampah dan pedagang, serta observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan Unit Pengelolaan Sampah beroperasi 24 jam dengan 9 personel, mengelola 4 kubik sampah harian, berkontribusi terhadap PAD dengan pertumbuhan 10% per tahun. Peran 1.400 pedagang menunjukkan tingkat kepatuhan cukup baik dalam pembayaran retribusi dan partisipasi aktif menjaga kebersihan. Namun implementasi menghadapi tantangan: sebagian pedagang masih menggunakan tarif lama (Rp 1.000), pedagang multi-lapak hanya membayar satu lapak, dan ketimpangan akses informasi. Kesimpulan menekankan retribusi lingkungan berperan strategis mendukung pembangunan berkelanjutan melalui kontribusi PAD dan terciptanya lingkungan pasar yang bersih. Diperlukan intensifikasi sosialisasi, penguatan penegakan regulasi, dan optimalisasi koordinasi antar instansi.
MASA JABATAN KEPALA DESA DITINJAU DARI UNDANG–UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG–UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
Indonesia memiliki provinsi dan kabupaten / kota yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sejak Indonesia memiliki kemerdekaan, pemerintah telah mengakui pentingnya desa dan fungsinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana masa jabatan kepala desa diubah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan bagaimana perubahan kedua ini berdampak pada Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. dengan pendekatan penelitian hukum normative yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang berpusat pada analisis standar atau prinsip hukum. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024, mengatur desa secara signifikan. Studi ini melihat bagaimana masa jabatan kepala desa berubah dari 18 tahun maksimal menjadi 6 tahun per periode dengan batas dua periode, atau total 12 tahun. Perubahan ini dibuat untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa. Akibatnya, diharapkan bahwa perubahan ini akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan desa.
UPAYA POLISI LALU LINTAS DALAM MENCEGAH KECELAKAAN KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2024
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Tanjungbalai dalam mencegah kecelakaan kendaraan bermotor pada tahun 2024. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polantas Tanjungbalai melakukan berbagai upaya preventif, seperti penyuluhan keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat, patroli di lokasi rawan kecelakaan, pemasangan rambu-rambu lalu lintas, serta penegakan hukum terhadap pelanggar aturan lalu lintas. Selain itu, kampanye keselamatan melalui media sosial dan kerja sama dengan instansi terkait dalam perbaikan infrastruktur jalan juga menjadi bagian dari strategi yang dilakukan. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan beberapa hambatan, termasuk keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kondisi infrastruktur yang kurang memadai. Oleh karena itu, disarankan agar Polantas meningkatkan kerja sama lintas sektor dan memperluas program edukasi guna menciptakan lingkungan berlalu lintas yang lebih aman.
PRINSIP KEHATI-HATIAN PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK OLEH KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ASAHAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip kehati-hatian dalam proses penerbitan sertifikat hak milik oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Asahan. Prinsip kehati-hatian sangat penting dalam menjamin keabsahan sertifikat dan mencegah sengketa tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa penerapan prinsip ini telah dilakukan namun masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan teknis dan administratif. Rekomendasi meliputi penguatan SDM, peningkatan digitalisasi data, serta penyederhanaan prosedur untuk efisiensi dan efektivitas layanan.
Penasehat Hukum Diantara Idealisme Dan Profesionalisme
Dalam kehidupan ini, uang dan keadilan dibutuhkan oleh setiap orang. Namun yang sangat disayangkan dan memprihatinkan adalah apabila pencari keadilan (justiabelen) mendapatkan keadilan itu sesuai dengan jumlah uang yang dikeluarkannya. Dalam konteks tersebut, sangat sering seorang penasehat hukum menghadapi dilema terutama bila berhadapan dengan klien yang tidak atau kurang mampu. Di satu sisi is harus melayani kliennya dengan sebaik-baikya (profesionalisme) tapi di sisi lain dibutuhkan biaya yang cukup besar bagi pelaksanaan operasional profesinya. Dapatkah penasehat hukum/pembela tersebut berjalan diatas rel idealisme keadilan.
Copyright (c) 2020 CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan
Perkembangan Psikologis Dalam Pertanggungan Jawab Peristiwa Pidana
Psikologi perkembangan, maka deviasi-deviasi (penyimpangan-penyimpangan) tingkah laku manusia dapat dicegah, karena psikologi perkembangan merupakan salah satu dasar manta untuk menghantar dalam rangka membahas aspek kejiwaan perbuatan kriminil Menurut penelitian kehidupan manusia itu mengalami grafik kehidupan jasmani maupun kejiwaan, Sejak usia muda sampai usia tua serta setiap waktu usia tertentu terjadi cerobahan perobahan-perobahan hidup yang mempunyai ciri-ciri khas sendiri. Berdasarkan adanya perobahan-perobahan dan ciri-ciri khas tersendiri dari usia tertentu itu, psikologi telah mengadakan pembahagian masa-masa itu setiap para ahli mempunyai pembagian yang berbeda-beda, tetapi materi peristiwa tersebut mempunyai persamaan.
Tidak seorangpun yang dapat mengetahui secara pasti bagaimana dan kapan is mati, hidup dan mati adalah di urusan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu segala macam perbuatan yang merenggut nyawa manusia adalah perbuatan dosa, sekalipun dilakukan dengan maksud balk, seperti halnya euthanasia, mengakhiri hidup seseorang berhubung adanya penyakit berat yang dialaminya, dengan berbagai macam pertimbangan dan untuk kebaikan si penderita sendiri agar tidak terlalu lama menderita. Di berbagai negara Barat, euthanasia sudah tidak dianggap sebagai pembunuhan, melainkan sesuatu yang boleh dilakukan, lain halnya dengan Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang mempunyai pandangan hidup berbeda dengan negara barat. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sangat menghargai hak - hak derajat dan harkat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh sebab itu euthanasia dilarang di negara Indonesia.
Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Otonomi daerah diletakkan sebagai jawaban was perkembangan keadaan, sekaligus memberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional dengan perwujudan Pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pemberian wewenang lebih luas bagi daerah membutuhkan prasyarat berupa propesionalitas dan integritas yang memadai. Kalau dua prasyarat ini tidak terpenuhi, maka otonomi daerah benar- benar bisa menjadi medium desentralisasi korupsi. Good governance harus ditegakkan, bukan saja oleh DPRD maupun lembaga pemerintah yang berkompeten dibidang pengawasan pembangunan, melainkan juga kontrol langsung oleh masyarakat agar pelaksanaan pemerintah daerah benar- benar dapat terwujud.
Intervensi Pemerintah Dalam Pengendalian Harga Tanah Guna Kepentingan Pembangunan Serta Kaitannya Dengan Pengadaan Tanah
Tata guna tanah saat ini pada umumnya ditentukan berdasarkan ketergantungan antara kepentingan-kepentingan pemegang hak perorangan, kelompok masyarakat daerah perkotaan dan pedesaan disuatu pihak, antara berbagai pengguna tanah untuk kegiatan perdagangan industri jasa, pemukiman, pertanian dan sebagainya. Sementara pasar tanah perkotaan dipengaruhi oleh ciri khas tanah perkotaan, yakni bahwa hukum penawaran dan permintaan tidak berpengaruh terhadap pasar tanah perkotaan. Permintaan dan penawaran tanah selalu dihubungkan dengan lokasi khusus. Lokasi berpengaruh terhadap nilai tanah sesuai jenis penggunaanya, sehingga tanah untuk kegiatan perdagangan akan lebih tinggi nilainya dibanding dengan tanah tempat tinggal.
Good Governance Dalam Mewujudkan Negara Hukum
Tantangan paling besar dalam abad ini yang harus dihadapi dari kondisi pemerintahan adalah kerentanan korupsi yang berlangsung secara sistematis. Praktek korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi mata rantai yang senantiasa menghantui sistem pemerintahan Selama ini kecenderungan yang ada menunjukkan bahwa prinsip kekuasaan telah terkooptasi dengan kepentingan politik, ekonomi dan penegakan hukum dengan menganalogikan rakyat sebagai objek pembangunan yang memiliki klas sosial. Keadaan ini menjadi prasyarat mutlak untuk berjalannya good governance pada suatu sistem pemerintahan. Menciptakan good governance bukan hanya masalah penegakan hukum tetapi membuat sistem itu berjalan, mengubah cara orang berprilaku. Supaya good governance berjalan, kepemimpinan harus berada dalam wewenangnya, bertekad untuk melancarkan reformasi yang berarti, dan mekanisme penegakan hukum harus diberdayakan dan dioperasionalkan. Oleh karena itu metode untuk menjalankan good governance dalam proses reformasi mencakup pengembangan budaya etika dan pelaksanaan praktek yang mendorong pertanggungjawaban dan transparansi Good governance sebagai salah satu tuntutan reformasi menghendaki dukungan seluruh kalangan dan harus merupakan standarisasi integritas, moral dan pedoman dari pemerintah dalam menjalankan mandat kekuasaannya. Kata Kunci : Good, Governance, Mewujudkan, Negara, Hukum.
Tulisan ini menjelaskan mengenai abortus (pengguguran kandungan) meliputi pengertian abortus, cara pelaksanaan abortus, macam-macam abortus, faktor-faktor pendorong orang melakukan abortus, dampak abortus, cara pencegahan abortus hukum abortus. Selanjutnya dibahas juga mengenai sterilisasi dan menstrual regulation. Dari hasil pembahasan menunjukkan bahwa agama Islam melarang ber-KB dengan menstrual regulation, karena pada hakikatnya sama dengan abortus, merusak/menghancurkan janin, apalagi melakukan abortus yang sangat besar dampaknya, dan tidak terlepas dari resiko atau bahaya yang cukup tinggi, kecuali untuk menyelamatkan nyawa si ibu. Kemudian disarankan kepada manusia hindarilah perbuatan yang dimurkai oleh Allah SWT, dan juga disarankan kepada pemerintah jangan sekali-kali melegalkan sesuatu yang memudharatkan bagi kehidupan umat manusia, sebab janin sebagai talon manusia yang dimuliakan Allah SWT berhak lahir dengan keadaan hidup.
Perjanjian Baku Dan Perkembangannya Di Indonesia
Pada asasnya bentuk sebuah perjanjian itu bebas (vormyrij). Perjanjian tidak terikat pada bentuk tertentu dapat lisan atau tertulis. Di dalam praktek, perjanjian baku tumbuh sebagai perjanjian tertulis, dalam bentuk formulir, perbuatan - perbuatan hukum sejenis yang selalu terjadi secara berulang - ulang dan teratur yang melibatkan banyak orang, menimbulkan kebutuhan untuk mempersiapkan isi perjanjian itu terlebih dahulu, dan kemudian dibakukan dan seterusnya dicetak dalam jumlah banyak sehingga mudah menyediakannya setiap saat jika masyarakat membutuhkan. Dalam perjanjian baku debitur tidak memiliki "peluang" untuk melakukan perubahan - perubahan isi perjanjian, dan apabila perjanjian tersebut ditandatanganinya maka dengan sendirinya sifat dart perjanjian baku tersebut hilang.
Prasyarat Manajemen Dalam Merespon Peluang Otonomi Daerah
Campur tangan “Yang bijaksanaâ€ dalam merespon otonomi daerah perlu di lakukan agar pemerintahan daerah mampu bergandengan tangan dengan rakyatnya dalam membangun. Inilah yang disebut dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat akan efektifjika dilakukan bersama diantara masyarakat dan aparat secara transparan dan bertanggung jawab. Untuk merespon peluang tersebut dibutuhkan aparatur dan manajemen yang professional sehingga pemerintah daerah mampu memahami segala potensi wilayah, dan aspirasi masyarakat untuk melaksanakan proses pembangunan, karenanya visi dan misi birokrasi dan aparatur pemerintah daerah perlu di restrukturisasi.
KOLABORASI KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DAN KEPALA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
ABSTRAK Â Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peranan yang strategis dalam penyelengaraan pemerintahan daerah, karena DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Fungsi pengawasan DPRD adalah merupakan implementasi sistem Kolaborasi Kinerja Walikota sebagai Kepala Daerah mempunyai kedudukan yang sederajat, tetapi saling mengendalikan dengan DPRD sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Tanjungbalai dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat analisis kualitatif, artinya dengan bertitik tolak kepada aturan hukum yang berlaku dan berkembang serta melalui pembahasan bahan primer dan sekunder. Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD yaitu pimpinan, komisi-komisi DPRD dan Panitia musyawarah melalui dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, dan reses. Dalam implementasinya fungsi legislasi itu adalah merupakan fungsi DPRD untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama Bupati/ Walikota sedangkan fungsi Anggaran adalah fungsi DPRD bersama Bupati/Walikota untuk menyusun dan menetapkan APBDÂ yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD. Kekurang harmonisan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah sebagai akibat dari pada pengawasan, dapat saja bersumber dari akibat perilaku pengawasan itu sendiri yang seolah-olah bertindak sebagai pihak yang mencari-cari kesalahan sehingga terjadi ketidak harmonisan.
Copyright (c) 2017 CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan
TANGGUNGJAWAB PENDIDIK ATAS KEKERASAN YANG DILAKUKAN TERHADAP PESERTA DIDIK
ABSTRAK Kekerasan dengan alasan sebuah kedisiplinan di sekolah yang mulai mewarnai pendidikan, sebenarnya mencerminkan kurangnya kasih sayang dalam setiap proses pembelajaran di dalam kelas.Media massa maupun media online sering sekali mempublikasikan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di dunia pendidikan, seperti yang diberitakan melalui video online dimana kekerasan di dunia pendidikan kembali terjadi beberapa bulan yang lalu di sebuah Sekolah Dasar di Sawah Lama, Bandar Lampung dimana dalam video tersebut terlihat seorang oknum guru mencubit dan menampar muridnya. Kekerasan yang dilakukan oknum guru terhadap murid juga terjadi di Siduarjo yang mengakibatkan korban mengalami luka serius di kepala dan telinga. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya masih dalam undang-undang yang sama dijelaskan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Pertanggungjawaban pidana dari seorang pendidik (guru) yang melakukan kekerasan terhadap peserta didik (siswa/murid) adalah sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa bagi siapa saja yang melakukan kekerasan terhadap anak, yang dalam hal ini termasuk peserta didikyang usianya dibawah 18 (delapan belas) tahun maka dapat dikenakan pidana penjara sampai paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pertanggungjawaban pidana tersebut dapat dimintakan selama keadaan batin si pendidik normal atau akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Â Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, Kekerasan, Pendidik, Peserta Didik.
PERAN BIROKRASI PEMERINTAH SEBAGAI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
ABSTRAK Â Â Â Â Â Â Sebagai subyek hukum,tindakan pemerintah dikategorikan atas tindakan nyata (tidak menimbulkan akibat hukum) Â dan tindakan hukum( dapat menimbulkan akibat hukum tertentu berupa hak dan kewajiban).Selanjutnya tindakan hukum pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya dibedakan atas tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat, dalam hal ini berarti pemerintah berkedudukan Â sebagai organisasi kekuasaan yang melakukan tindakan-tindakan berdasarkan kewenangan dan sebagai Badan hukum Publik yang dapat melakukan tindakan hukum berdasarkan hubungan hukum keperdataan. Salah satu bentuk tindakan pemerintah sebagai organisasi kekuasaan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat.Hal ini merupakan konsekuensi dianutnya konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam ketatanegaraan Indonesia sebagaimana ditegaskan pada alinea ke-empat pembukaan UUD 1945, bahwa salah satu tugas Negara Â adalah Memajukan kesejahteraan umum.Namun Â kenyataannya tingkat kepuasan masyarakat terhadap peleyanan birokrasi pemerintah masih rendah maka terkait hal ini perlu ditelusuri tentang Peran Birokrasi Pemerintah sebagai penyelenggara Pelayanan publik untuk menemukan solusi dalam mengatasi kendala pelayanan publik dan terjaminnya kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dengan birokrasi pemerintah selaku Penyelenggara dalam pelayanan publik. Â Kata Kunci : Birokrasi, Pemerintah, Pelayan Publik