Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak: Studi Kasus Putusan No. 25/Pid-Sus-Anak/2022/Pn-Kisaran

Abstract

Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak menjadi fenomena yang mengundang kekhawatiran di masyarakat karena dampak serius yang ditimbulkannya terhadap korban dan pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bentuk pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dan memahami pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Penelitian ini bersifat normatif dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung No. 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN-Kisaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana pencabulan oleh anak dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini mengatur bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana harus diproses melalui sistem peradilan yang mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak. Hal ini mencakup proses diversi, pidana yang bersifat edukatif, dan rehabilitasi. Seperti pada Putusan Mahkamah Agung Nomor. 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN-Kisaran, hakim memutuskan bahwa tidak ada alasan yang dapat membebaskan anak pelaku dari pertanggungjawaban pidana. Pertimbangan ini didasarkan pada fakta dan bukti yang terungkap selama persidangan, serta dampak dari perbuatan anak tersebut. Pentingnya pendekatan yang komprehensif dalam menangani kasus-kasus tindak pidana pencabulan oleh anak, yang tidak hanya fokus pada penjatuhan hukuman tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak pelaku.