TINDAK ADMINISTRATIF SATUAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PEMERIKSAAN DILAUT

Abstract

Nelayan diberikan izin untuk menangkap ikan, yang mencakup registrasi kapal serta peralatannya, dan pembayaran pungutan serta bayaran yang lain. Penetapan kuota serta batasan tangkapan pula dicoba, terpaut dengan ketersediaan tipe ikan tertentu pada periode waktu tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Empiris, dengan cara melihat kenyataan atau fakta proses perizinan di lapangan. Penerapan prosedur pengawasan terhadap tindak administratif oleh Satwas PSDKP di daerah kerja Kantor PSDKP Tanjungbalai dilaksanakan cocok dengan syarat yang berlaku lewat patroli serta pengecekan kapal dan dokumen izin berlayar, dengan tujuan buat membenarkan kepatuhan terhadap peraturan perikanan. Hambatan dalam penerapan prosedur pengawasan tindak administratif oleh Satwas PSDKP di Tanjungbalai meliputi keterbatasan fasilitas serta prasarana patroli, keadaan cuaca yang tidak menentu, kekurangan personel pengawas, dan kesusahan koordinasi dengan lembaga terpaut, yang bisa kurangi daya guna penerapan tugas di lapangan.