PERAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAKDALAM UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK ANAK(STUDI PADA SOS CHILDREN’S VILLAGE MEDAN)

Nurhimmi Falahiyati, Akiruddin Ahmad

Abstract


ABSTRACT

 

Every child has the right to be cared for by their own parents, unless there are some valid reasons and legal rules indicating that the separation of the child and biological parents is in the best interests of the child and is the last consideration. If child care is not possible for the family, then the child can be cared for in a Child Welfare Institution as an alternative to the last resort. When children are cared for in children’s social welfare institutions, how about the fulfillment of their rights. This study aims to determine the role of child social welfare institutions in fulfilling the rights of the children they care for. This research method is carried out through an empirical juridical approach that is qualitative descriptive. The research was conducted at SOS Children’s Village Medan as the Child Welfare Institution in Medan City. From the research conducted, it was found that SOS Children’s Village Medan as one of the Child Welfare Institutions in Medan City,has fulfilled its role in childcare, where the 10 children’s rights stated in the Convention On The Rights Of The Child have been fulfilled properly.

 

Keyword : child, children’s right, Child Welfare Institutions


Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Adi,Rianto (2010). Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum. Jakarta: Granit.

Hadiwijoyo,Suryo Sakti (2015). Pangarusatamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Latifah Iskandar, Pemenuhan Hak Anak Atas Akta Kelahiran Merupakan Bagian Dari Hak Sipil Yang Harus Dilindungi Konstitusi, diakses pada 27 Juli 2020, https://www.kpai.go.id/berita/artikel/pemenuhan-hak-anak-atas-akta-kelahiran-merupakan-bagian-dari-hak-sipil-yang-harus-dilindungi-konstitusi

Muladi (2005).Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Mayarakat. Bandung: Refika Aditama.

Murni, Djulaeka, (2019), Perlindungan atas Hak Anak yang Terabaikan (Studi Kasus Yayasan Anak Yatim di Surabaya), Jurnal Pamator volume 12 nomor 1, https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/5179/3502

Nasution, Adnan Buyung, A Patra M.Zen (2006). Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia.Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/Huk/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Simanjutak, Arlianti Imaria, (2012), Jaminan Hukum Terhadap Hak Memperoleh Akta Kelahiran Bagi Anak Panti Asuhan, Unnes Law Journal, 1(1)(2012), https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj/article/view/184/283

Susanti,Dyah Ochtorina, A’an Efendi (2014). Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta : Sinar Grafika.

Taufan Alwany, (2020), Strategi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Pelayanan Kepemilikan Akta Kelahiran Bagi Anak-Anak Panti Asuhan Di Kota Makasar, Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK), vol 5, no. 1, http://ejournal.ipdn.ac.id/khatulistiwa/article/view/1124

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi undang-undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan


Refbacks

  • There are currently no refbacks.