PERANAN DINAS TENAGA KERJA KOTA TANJUNGBALAI TERHADAP PERSELISIHAN UPAH MINIMUM
Abstract
ABSTRAK
Hubungan antara buruh dan pemberi kerja dituntut adanya keseimbangan antara hak dan
kewajiban, kewenangan masing-masing, terkait ketentuan normatif lainnya dari pekerja /
buruh. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan “ Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk
uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan
dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang
undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan
/atau yang telah atau akan dilakukan”.
Kata kunci: Dinas, Tenaga, Kerja, Upah, Minimum.
ABSTRACT
The relationship between labor and employer requires a balance between rights and
obligations, respective authorities, related to other normative provisions of the worker /
laborer. According to the provisions of Article 1 number 30 of Law No. 13 of 2003 concerning
Manpower "Wages are the rights of workers / laborers that are received and expressed in the
form of money as remuneration from the entrepreneur or employer to workers / laborers who
are determined and paid according to a work agreement, agreement, or statutory regulations,
including benefits for workers / laborers and their families for a job and / or that has been or
will be done ”.
Full Text:
PDFReferences
Buku
Aloysius Uwioyono, Siti Hajati
Hoesin, Widodo Suryanodo,
Melani Kiswandari. Asas-Asas
Hukum Perburuhan. Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada,
Bambang Waluyo. Penelitian
Hukum Dalam Praktek. Edited
by Sinar Grafika. Jakarta,
Ikhwan Fahrojih. Hukum
Perburuhan Konsepsi, Sejarah
Dan Jaminan Konstitusional.,
Mangaraja Manurung.
“Menyelesaikan Perselisihan
Hubungan Industrial Melalui
Perundingan Bipartit.” Jurnal
Pionir LPPM Universitas
Asahan 20, no. 3–2 (2018): 1–
Manurung, Mangaraja. “Pengaturan
Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu Dalam Hubungan
Kerja Antara Pekerja/Buruh
Dengan Pengusaha.” Jurnal
Pionir 2, no. 3 (2017): 1–6.
Sehat Damanik. Hukum Acara
Perburuhan,. Jakarta: Dss
Publishing, 2006.
Suhairi, Bahmid, Mangaraja
Manurung. “Aspek Hukum
Penetapan Upah Minimum
Kabupaten Batubara.” Jurnal
Citra Justicia 20, no. 2 (2018):
–8.
Bab I Penjelasan Umum Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan.
Refbacks
- There are currently no refbacks.