Pornografi di Era Digital: Studi Kasus Penyebaran Konten dan Penerapan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki fenomena tindak pidana penyebaran konten pornografi yang melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Fokus utama penelitian adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong perilaku penyebaran konten pornografi yang melanggar hukum, serta untuk mengevaluasi dampak sosial, psikologis, dan moral dari tindakan ini, khususnya terhadap generasi muda. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, sedangkan metode pendekatan menggunakan pendekatan hukum yang berlaku dalam undang-undang atau pendekatan undang-undang (legal research). Berdasarkan analisis kajian ini, bahwa dapat dipidana baik orang maupun badan hukum yang melakukan tindakan penyebaran konten pornografi baik tindakannya itu dilaksanakan secara langsung maupun melalui media berupa teknologi internet. Penerapan atas perbuatan penyebaran dikenakan sanksi yang diatur dalam KUHP ataupun secara khusus dalam UU Pornografi maupun UU ITE. Hasil analisis menunjukan adanya tindakan penyebaran berarti pula adanya ancaman dengan sanksi yang diterapkan kepada orang maupun badan hukum hal ini juga termuat dalam Pasal 27 dan Pasal 45 UU ITE. Dapat disimpulkan bahwa kualifikasi penyebaran konten pornografi dapat diancam pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan hukum positif Indonesia, dikenakan atas dasar hukum formil dan materil, barang bukti dapat diselidiki sesuai dengan konten yang pelaku sebarluaskan di dalam internet atau media sosial.