TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN DIVERSI DALAM PENANGANAN PERKARA TRANSAKSI PIDANA NARKOTIKA DI PERAIRAN KOTA TANJUNGBALAI

Ismail Ismail, Muhammad Wahyu Praetyo

Abstract


Diversi ialah alternatif di dasar bermacam kesepakatan hukum internasional yang mana dirativikasi dari Konvensi Hak Anak ke dalam UU nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya untuk permasalahan anak, Diversi merupakan pemindahan pelaku tindak pidana, semacam penyalahgunaan narkoba, dari proses peradilan ke proses sosial. Pergantian ini bisa dicoba dengan bermacam pertimbangan dari majelis hukum pengasuhan anak yang dititipkan kepada orang tua, Dinas Sosial serta pemerintah. Kedudukan Penyidik Polres Tanjungbalai Kota dalam Proses Diversi Polres Tanjungbalai merupakan selaku fasilitator yang melaksanakan diversi terhadap tindak pidana yang dicoba oleh pelaku anak dengan tujuan untuk menggapai keadilan restoratif, ialah sesuatu proses dimana seluruh pihak yang berkepentingan dengan pelanggaran tertentu menuntaskan akibat yang ditimbulkan. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui peranan kantor Polres Kota Tanjungbalai dalam proses penerapan diversi dalam penanganan perkara transaksi pidana narkotika di perairan Kota Tanjungbalai serta bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kantor Polres Kota Tanjungbalai dalam proses penerapan diversi dalam penanganan perkara transaksi pidana narkotika di perairan Kota Tanjungbalai. Dalam hal ini apabila dapat dimungkinkan bahwa penerapan diversi dalam penyelesaian perkara pidana, selain perkara pidana yang melibatkan anak, maka ada kesan bahwa dari gambaran mengenai prosedur dan tata cara diversi di dapati adanya kendala, hal ini dapat dijumpai pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dirumuskan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negara, wajib diupayakan diversi, sehingga apabila ketentuan ini dapat dibaca sepintas lalu, maka upaya hukum diversi sejatinya dapat dipergunakan, sekalipun tidak wajib. Hambatan yang dialami Polres Tanjungbalai Kota dalam proses penerapan diversi dalam penindakan permasalahan tindak pidana transaksi narkotika di perairan Kota Tanjungbalai disebabkan apabila salah satu korban ataupun keluarga korban tidak muncul di hari yang diresmikan oleh penyidikPolres Tanjungbalai Kota.

 


Full Text:

PDF

References


Buku

Kanter dan S.R. Sianturi, Asas Peradilan Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: Grafika Storia, 2012)

AZ Abidin Farid dan A. Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Melakukan Tindak Pidana (Tindak Pidana Percobaan, Partisipasi, dan Gabungan) dan Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, Edisi Revisi 2)

R Wiyono. Sistem Peradilan Pidana Anak, (Jakarta: Sinar Graphic, 2016)

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Anak dalam Sistem Peradilan Anak Indonesia, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014)

Dahlan Sinaga, Penegakan Hukum dengan Pendekatan Distraktor (Teori Perspektif Keadilan yang Bermartabat), (Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta, 2017, Cet.1)

Koesno Adi, Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak, (Semarang: Setara Press, 2014)

Ratna WP, Aspek Pidana Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba versus Pemenjaraan (Ditegaskan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009), (Yogyakarta: Legalitate, 2017, Cet. 1)

Roeslan Saleh, Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Definisi Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Akasara Baru, 2011)

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Anak dalam Sistem Peradilan Anak Indonesia, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014)

Jurnal

Nurhaliza Nasution, Suriani, Ismail, Dany Try Hutama Hutabarat, Pencegahan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kota Tanjungbalai (Studi di Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungbalai), (Volume 01, Edisi 01 Juni 2022 Hal 11-19)

Tifan Pramuditia Simbolon, Bahmid, Emiel Salim Siregar, Perlindungan kebebasan berekspresi melalui media internet dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, (Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Vol. 1 Edisi No. 1 November 2019)

Putri Alesia Lestari Panjaitan, Indra Perdana, Kekuatan hukum keterangan saksi yang dibacakan dalam persidangan dari KUHAP, (Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Vol. 1 Edisi No. 1 November 2019)

Nazifah dan Syarifa Mahila, Jurnal: Perlindungan Hukum Tenaga Kerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Selama Pandemi Covid-19, (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi), 2021, Volume 21, Nomor 3

Emiel Salim Siregar, Jurnal: Peran Pemerintah Kabupaten. Batubara dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan mangrove (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batubara, (Vol. 2, No. 1 2020)

Jessica Yohana, Rahmat, Suriani, Akibat Hukum Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak (Studi Kepolisian Asahan), (Jurnal Tectum Lppm Universitas Asahan Vol. 1 Edisi No. 2 Mei 2020)




DOI: https://doi.org/10.36294/exofficio.v2i2.3072

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Penerbit:

Fakultas Hukum, Universitas Asahan

Jl. Jend. Ahmad Yani, Kisaran, Sumatera Utara 21216