Abstrak
Dalam konteks Demokrasi, Partai Politik memiliki fungsi sebagai penyalur artikulasi dan agresi kepentingan politik yang paling mapan dalam sebuah sistem politik modern. Sifat penting partai politik menjadi semakin dibutuhkan terlihat manakala dihubungkan dengan kepentingan publik yang harus didengar oleh pemerintah, yakni Eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan dan Parlemen sebagai pemegang kekuasaan Legislatif.
Pada penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan melakukan studi ke kasus di Kantor DPRD Kota Tanjungbalai. Pada penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu : Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu : buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, yaitu : buku-buku non hukum.
Peran Partai Politik dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja anggota Partai di DPRD Kota Tanjungbalai ialah haruslah tetap berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia yang terpilih untuk merancang semua laporan kinerja setiap rapat dewan di Kantor DPRD Kota Tanjungbalai.
Kata Kunci : Partai Politik, Pengawasan, Kinerja DPRD Kota Tanjungbalai
Bahmid. (2011). Penetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam peralihan hak atas tanah di kabupaten asahan. I, 1–28.
Gani Abdul, Perdana Indra, (2004). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep. In Teori dan Isu, Yogyakarta: Gava Media.
Paisal, Khairul, Salim Siregar, Emiel, (2014). Jurnal Hukum (p. 24).
Alamat Redaksi:
CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan.
Jl. Jend. Ahmad Yani, Kisaran – 21224 – Sumatera Utara
Jurnal CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat s licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License