PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA KEPADA MASYARAKAT MISKIN TERKAIT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (STUDI DI KOTA TANJUNGBALAI)

Abstract

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (selanjutnya disebut dengan PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan siap melanjutkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (selanjutnya disebut BSPS) atau yang lebih dikenal dengan program bedah rumah untuk membantu meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat kurang mampu di seluruh Indonesia. Undang Undang Dasar (selanjutnya disebut dengan UUD) 1945 dan Pasal 28 H Amandemen UUD 1945, “rumah adalah salah satu hak dasar setiap rakyat Indonesia, maka setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat.” Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, “rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.”

The Ministry of Public Works and Public Housing (hereinafter referred to as PUPR) through the Directorate General of Housing Provision is ready to continue the Self-Help Housing Stimulant Assistance program (hereinafter referred to as BSPS) or better known as the house renovation program to help improve the quality of housing for underprivileged communities throughout Indonesia. The 1945 Constitution (hereinafter referred to as the 1945 Constitution) and Article 28 H of the 1945 Constitution Amendment, "a house is one of the basic rights of every Indonesian people, so every citizen has the right to live and have a good and healthy living environment." According to Law Number 4 of 1992 concerning Housing and Settlements, "a house is a building that functions as a residence or residence and a means of fostering a family."

Keywords: Implementation, Program, Assistance, Housing, Self-help.