Ex-Officio Law Review is a peer-reviewed scientific journal dedicated to exploring contemporary legal issues from both national and global perspectives. The journal publishes a wide range of high-quality research articles, conceptual papers, and critical analyses covering various fields of law including constitutional law, human rights, international law, business law, environmental law, and other emerging areas of legal scholarship. With a strong commitment to fostering academic dialogue, international collaboration, and the exchange of knowledge, Ex-Officio Law Review serves as an authoritative platform for disseminating legal research findings and facilitating intellectual discussions on the evolving dynamics of law in an increasingly interconnected world. While providing significant attention to the development of legal systems in Indonesia, the journal also emphasizes comparative legal studies, transnational legal issues, and the interaction between domestic and international legal frameworks. This broader perspective enables scholars, practitioners, and policymakers to better understand the complexities of global legal developments and their impact on national jurisdictions. Ex-Officio Law Review is published by the Law Science Study Program, Faculty of Law, Universitas Asahan, and issued three times a year (February, June, and October) on a regular four-month publication schedule. Title : Ex-Officio Law Review Editor in Chief : Assoc. Prof. Dr. Ismail., S.H., M.H ISSN : e-ISSN: 2985-3087 DOI Prefix : Publisher : Faculty of Law, Universitas Asahan Frequency : Triannually (February, June and October) slot88 rokokbet https://kunoozu.edu.iq/scholarship/ ROKOKBET https://sep.ejournal.unri.ac.id/ Rokokbet https://jbf.cusur.udg.mx/ ROKOKBET https://conevidencia.cucs.udg.mx/ ROKOKBET TOTO 4D ROKOKBET FOR4D ROKOKBET https://kunoozu.edu.iq/الأقسام/
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH OKNUM POLRI ASAHAN
Drug abuse by law enforcement officers, particularly members of the Indonesian National Police (Polri), is a phenomenon that not only violates the law but also tarnishes the institution's image. The case of drug abuse by Polri officers in Asahan Regency is clear evidence of internal irregularities that threaten the credibility of law enforcement officers. This study aims to analyze the forms of criminal liability for Polri officers involved in drug abuse and examine the obstacles in law enforcement. The research method used is an empirical method with a descriptive qualitative approach. Data were obtained through interviews with law enforcement officers, analysis of case documents, and direct observation. The results show that Polri officers proven to have abused drugs can be subject to criminal sanctions in accordance with Articles 112, 127, and 132 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, as well as disciplinary sanctions and the Polri professional code of ethics. However, obstacles still exist in the law enforcement process, such as institutional protection, power intervention, and minimal internal control. This study recommends strengthening the internal oversight function of the Indonesian National Police (Polri) and establishing a more assertive external accountability mechanism to maintain the integrity of law enforcement agencies. Penyalahgunaan narkoba oleh aparat penegak hukum, khususnya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), merupakan fenomena yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencoreng citra institusi. Kasus penyalahgunaan narkotika oleh oknum Polri di Kabupaten Asahan menjadi bukti nyata adanya penyimpangan internal yang mengancam kredibilitas aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap oknum Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan menelaah kendala-kendala dalam penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, analisis dokumen perkara, dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa oknum Polri yang terbukti menyalahgunakan narkoba dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 112, 127, dan 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta dijatuhi sanksi disiplin dan kode etik profesi Polri. Namun, masih ditemukan adanya hambatan dalam proses penegakan hukum, seperti perlindungan institusional, intervensi kekuasaan, dan minimnya kontrol internal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan fungsi pengawasan internal Polri dan pembentukan mekanisme akuntabilitas eksternal yang lebih tegas agar integritas lembaga penegak hukum dapat terjaga.
Copyright (c) 2025 Ex-Officio Law Review
PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN TERHADAP PENJUALAN AIR ISI ULANG DI DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN ASAHAN KABUPATEN ASAHAN
The development of the refill drinking water sales business in Asahan Regency has increased in line with the community's need for cheap and easily accessible drinking water. However, the increase in the number of depots is not accompanied by optimal supervision, especially in the employment and technical aspects of water treatment. This research aims to analyze the form and effectiveness of supervision carried out by the Asahan Regency Government, especially through the Manpower Service, on refill water sales businesses. The research uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach through interviews, observation and document review. The research results show that supervision is still administrative in nature, limited to licensing and labor data collection, and does not include routine technical inspections related to labor competency, cleanliness and production safety. Lack of coordination between agencies, limited human resources and budget, and minimal understanding by business actors regarding operational standards are also obstacles. Therefore, an integrated supervisory system, increased supervisory capacity, and ongoing guidance for business actors are needed to ensure consumer protection and public health. Perkembangan usaha penjualan air minum isi ulang di Kabupaten Asahan mengalami peningkatan seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap air minum yang murah dan mudah diakses. Namun, meningkatnya jumlah depot tidak diiringi dengan pengawasan yang optimal, terutama pada aspek ketenagakerjaan dan teknis pengolahan air. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan, khususnya melalui Dinas Ketenagakerjaan, terhadap usaha penjualan air isi ulang. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan masih bersifat administratif, terbatas pada perizinan dan pendataan tenaga kerja, serta belum mencakup inspeksi teknis rutin terkait kompetensi tenaga kerja, kebersihan, dan keamanan produksi. Kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta minimnya pemahaman pelaku usaha mengenai standar operasional turut menjadi hambatan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengawasan terpadu, peningkatan kapasitas pengawas, serta pembinaan berkelanjutan bagi pelaku usaha guna menjamin perlindungan konsumen dan kesehatan masyarakat.
Tantangan Dan Solusi Dalam Pengaturan Hukum Waris Islam Di Era Modern
Islamic inheritance law is an integral part of the family law system, governing the distribution of inheritance to heirs. In the current era of globalization and modernization, Islamic inheritance law faces significant challenges, ranging from cultural resistance, inconsistencies with national laws, to the complexity of digital asset management. This study aims to examine these challenges and formulate solutions relevant to the Indonesian context. The research method used is qualitative with a descriptive-analytical approach, through literature review and interviews with legal practitioners. The results indicate that modernization provides significant opportunities for Islamic inheritance law to adapt through regulatory reform, service digitization, and a maqasid al-shariah approach. However, these efforts must be carried out sensitively to local values and pluralistic legal traditions in Indonesia. Therefore, synergy between policymakers, religious leaders, and the community is essential in building a responsive, just, and inclusive Islamic inheritance law system in the contemporary era. Hukum waris Islam merupakan bagian integral dari sistem hukum keluarga yang mengatur distribusi harta peninggalan pewaris kepada ahli waris. Di era globalisasi dan modernisasi saat ini, hukum waris Islam menghadapi tantangan yang signifikan, mulai dari resistensi budaya, ketidaksesuaian dengan hukum nasional, hingga kompleksitas pengelolaan aset digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan-tantangan tersebut dan merumuskan solusi yang relevan dengan konteks Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi literatur dan wawancara dengan praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi memberikan peluang besar bagi hukum waris Islam untuk beradaptasi melalui reformasi regulasi, digitalisasi layanan, dan pendekatan maqasid al-shariah. Namun, upaya tersebut harus dilakukan secara sensitif terhadap nilai-nilai lokal dan tradisi hukum pluralistik di Indonesia. Oleh karena itu, sinergi antara pembuat kebijakan, tokoh agama, dan masyarakat sangat diperlukan dalam membangun sistem hukum waris Islam yang responsif, adil, dan inklusif di era kontemporer.
Kebijakan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Audit Dana Desa oleh Kepala Desa
Accountable and transparent management of Village Funds is key to achieving sustainable village development. In this regard, the Village Consultative Body (BPD) plays a strategic role as an oversight body for village governance, including overseeing the Village Fund audit conducted by the village head. This article aims to analyze the oversight policies that the BPD can implement and identify challenges and strategies for strengthening this role. The writing method used is a desk study of laws and regulations and related literature. The analysis reveals that the main obstacles facing the BPD in carrying out its functions are limited capacity, access to information, and unequal power relations with the village head. Therefore, policies are needed to support increased BPD capacity, village financial transparency, and collaboration with external oversight institutions. With effective oversight, the BPD can become a crucial pillar in realizing good and integrated village financial governance. Pengelolaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan merupakan kunci utama dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan. Dalam hal ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis sebagai lembaga pengawas terhadap pelaksanaan pemerintahan desa, termasuk dalam pengawasan pelaksanaan audit Dana Desa oleh kepala desa. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengawasan yang dapat dilakukan oleh BPD, serta mengidentifikasi tantangan dan strategi penguatan peran tersebut. Metode penulisan yang digunakan adalah studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa kendala utama BPD dalam menjalankan fungsinya adalah keterbatasan kapasitas, akses informasi, dan ketimpangan relasi kuasa dengan kepala desa. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendukung peningkatan kapasitas BPD, transparansi keuangan desa, serta kolaborasi dengan lembaga pengawas eksternal. Dengan pengawasan yang efektif, BPD dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik dan berintegritas.
Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik di Lingkungan Perguruan Tinggi
Defamation is a form of criminal act that has a serious impact on a person's honor and dignity, including in the university environment. The complexity of this case increases with the development of digital media as a means of disseminating information. This research aims to analyze the form of criminal legal responsibility for defamation cases in higher education environments, by examining the Criminal Code (KUHP) and Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (ITE). The research method used is normative juridical with a conceptual approach and case studies. The research results show that even though there is a clear legal basis, the implementation of law enforcement in higher education is often hampered by the dilemma between freedom of expression and the protection of individual rights. A restorative justice-based approach is considered more relevant for resolving cases like this, in order to restore social relations in the academic environment. Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki dampak serius terhadap kehormatan dan martabat seseorang, termasuk di lingkungan perguruan tinggi. Kompleksitas kasus ini meningkat seiring berkembangnya media digital sebagai sarana penyebaran informasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum pidana terhadap kasus pencemaran nama baik di lingkungan perguruan tinggi, dengan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat landasan hukum yang jelas, implementasi penegakan hukum di perguruan tinggi sering kali terhambat oleh dilema antara kebebasan berpendapat dan perlindungan hak individu. Pendekatan berbasis keadilan restoratif dinilai lebih relevan untuk penyelesaian kasus semacam ini, guna memulihkan hubungan sosial di lingkungan akademik.
Pemanfaatan Serat Pelepah Sawit Dan Resin Poliester Sebagai Bahan Pembuatan Papan Serat
Pemanfaatan limbah pertanian menjadi bahan baku industri merupakan langkah penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Salah satu limbah pertanian yang melimpah di Indonesia adalah pelepah sawit. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi potensi serat pelepah sawit yang dikombinasikan dengan resin poliester sebagai bahan dasar pembuatan papan serat. Metode yang digunakan adalah eksperimen laboratorium dengan variasi komposisi serat dan resin. Hasil menunjukkan bahwa serat pelepah sawit memiliki sifat mekanik yang memadai untuk digunakan sebagai pengisi papan serat, sedangkan resin poliester memberikan daya rekat dan kekuatan struktural. Produk yang dihasilkan memiliki karakteristik kekuatan lentur, ketahanan terhadap kelembapan, dan kepadatan yang sesuai dengan standar papan serat komersial. Penelitian ini menunjukkan bahwa serat pelepah sawit dan resin poliester berpotensi sebagai alternatif bahan baku papan serat yang ramah lingkungan dan ekonomis.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OUTSOURCING DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMENUHAN HAK BURUH DI INDONESIA
Kebijakan outsourcing diterapkan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan dalam mengelola tenaga kerja. Namun, dalam praktiknya di Indonesia, sistem ini kerap menimbulkan masalah serius, terutama terkait pemenuhan hak-hak normatif buruh. Banyak pekerja outsourcing mengalami ketidakpastian status kerja, upah rendah, tidak mendapat jaminan sosial, serta minimnya perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris kualitatif deskriptif, dengan data yang diperoleh melalui wawancara terhadap pekerja, serikat buruh, dan pihak perusahaan penyedia tenaga kerja. Hasilnya menunjukkan bahwa outsourcing sering disalahgunakan untuk menghindari kewajiban hubungan kerja jangka panjang. Oleh karena itu, dibutuhkan peninjauan ulang kebijakan outsourcing guna menjamin keadilan dan perlindungan yang lebih baik bagi buruh di Indonesia. Kata Kunci : outsourcing, hak buruh, perlindungan hukum, ketenagakerjaan.
PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN PERLINDUNGAN HIV/AIDS DI KOTA TANJUNG BALAI
Masalah HIV/AIDS menjadi tantangan serius bagi kesehatan masyarakat di Indonesia, termasuk di Kota Tanjung Balai. Pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam upaya penanggulangan dan perlindungan terhadap penderita HIV/AIDS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk intervensi atau masukan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menangani masalah ini. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi lapangan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan telah mengimplementasikan berbagai program seperti sosialisasi, layanan konseling dan tes HIV secara sukarela (VCT), serta kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat. Namun, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan anggaran, stigma sosial, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Diperlukan strategi yang lebih terintegrasi dan partisipatif agar upaya perlindungan dan penanggulangan HIV/AIDS dapat berjalan lebih efektif. Kata Kunci : Pemerintah Daerah, HIV/AIDS, Perlindungan, Penanggulangan, Tanjung Balai.
ANALISIS PUBLIKASI PENELITIAN TERHADAP ROADMAP PENELITIAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ASAHAN
Roadmap penelitian merupakan alat strategis dalam menentukan arah dan fokus kajian akademik di perguruan tinggi. Di Fakultas Hukum Universitas Asahan, roadmap penelitian disusun untuk memastikan relevansi, keberlanjutan, dan kontribusi nyata dari karya ilmiah mahasiswa terhadap kebutuhan masyarakat dan pembangunan hukum nasional. Namun, permasalahan muncul ketika terdapat indikasi bahwa publikasi hasil penelitian mahasiswa belum sepenuhnya mengacu atau mendukung pencapaian tujuan yang telah dirumuskan dalam roadmap tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana publikasi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Asahan telah mencerminkan tema-tema utama dalam roadmap, mengidentifikasi hambatan implementasi, serta memberikan solusi untuk optimalisasi arah publikasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara dosen pembimbing, dan analisis isi skripsi dan publikasi ilmiah mahasiswa tahun 2020–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar karya ilmiah mahasiswa masih bersifat konvensional dan belum responsif terhadap dinamika hukum kontemporer sesuai roadmap. Faktor penyebabnya meliputi kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap roadmap, lemahnya peran pembimbing, serta belum terintegrasinya roadmap dalam sistem penilaian akademik. Oleh karena itu, penguatan kurikulum, pembinaan intensif, dan sistem monitoring terstruktur diperlukan untuk mendorong keselarasan antara publikasi dan roadmap penelitian. Kata Kunci : Sinkronisasi Penelitian, Kualitas Karya Ilmiah, Roadmap.
PERAN PARTAI POLITIK DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA ANGGOTA DPRD KOTA TANJUNGBALAI
Pengawasan terhadap pemilihan kepala daerah merupakan elemen penting dalam menjaga integritas dan legitimasi proses demokrasi. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tanjungbalai memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2022 berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris bagaimana pengawasan tersebut dilaksanakan, tantangan yang dihadapi, serta efektivitasnya dalam mencegah pelanggaran pemilu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan melalui wawancara terhadap anggota Bawaslu, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Bawaslu Kota Tanjungbalai telah menjalankan tugas pengawasannya secara profesional, masih terdapat hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, pengaruh politik lokal, dan partisipasi masyarakat yang rendah. Artikel ini menyimpulkan bahwa efektivitas pengawasan perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, koordinasi antar lembaga, serta pendidikan politik kepada masyarakat. Studi ini memberikan kontribusi penting bagi pembenahan mekanisme pengawasan pemilu di masa depan. Kata Kunci : Bawaslu, Pengawasan, Demokrasi.
PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, sehingga menimbulkan tantangan baru bagi penyelenggara dan pengawas pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan Pilkada oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pohuwato serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi selama proses pengawasan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan memadukan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan pengumpulan data lapangan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Satuan Tugas Covid-19 telah menetapkan sembilan rekomendasi strategis guna mendukung pelaksanaan pengawasan Pilkada yang aman dan sesuai protokol kesehatan. Namun, dalam praktiknya, pengawasan menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan anggaran untuk pengadaan sarana kesehatan, minimnya tenaga medis, infrastruktur internet yang kurang memadai, serta potensi pelanggaran berupa penyalahgunaan kekuasaan dan politik uang. Penelitian ini merekomendasikan penguatan anggaran, peningkatan kapasitas pengawas, optimalisasi kerja sama antarinstansi, serta pembaruan data pemilih sebagai upaya memperbaiki efektivitas pengawasan Pilkada di masa mendatang. Kata Kunci : Bawaslu, Pilkada, Pengawasan, Covid-19, Demokrasi
Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Pukat Harimau
Penggunaan pukat harimau (trawl) oleh nelayan tradisional maupun modern telah menjadi permasalahan serius dalam sektor perikanan di Indonesia. Meskipun dilarang melalui peraturan perundang-undangan karena merusak ekosistem laut, praktik ini masih terus berlangsung, terutama di wilayah pesisir yang pengawasannya terbatas. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji upaya penegakan hukum terhadap nelayan pengguna pukat harimau, hambatan-hambatan yang dihadapi, serta efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan wawancara terhadap aparat penegak hukum, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta nelayan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan, keterbatasan anggaran, dan konflik kepentingan menjadi faktor utama kegagalan penegakan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.
Penegakan Hukum Pelaksanaan Pembuktian Peradilan Tata Usaha
Penegakan hukum dalam peradilan tata usaha negara (PTUN) menjadi instrumen penting untuk mewujudkan keadilan administratif antara warga negara dan pejabat pemerintahan. Salah satu aspek penting dalam proses tersebut adalah pembuktian, yang menjadi inti dari upaya pembelaan hukum dan pengujian atas legalitas suatu keputusan tata usaha negara. Artikel ini membahas secara mendalam mengenai pelaksanaan pembuktian dalam PTUN dan bagaimana pengaruhnya terhadap efektivitas penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan data yang diperoleh dari studi dokumen, putusan pengadilan, dan wawancara dengan praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian dalam PTUN masih menghadapi berbagai tantangan, seperti terbatasnya akses pada alat bukti, dominasi bukti tertulis, dan rendahnya kesadaran hukum dari para pihak. Untuk itu, dibutuhkan reformasi pada sistem pembuktian agar PTUN benar-benar menjadi forum yang adil dan objektif dalam menyelesaikan sengketa administrasi negara.
Implementasi Hukum Persaingan Usaha Di Era Ekonomi Digital
Transformasi ekonomi digital menantang sistem hukum persaingan konvensional. Digitalisasi menciptakan dinamika baru dalam struktur pasar yang memunculkan praktik-praktik anti-persaingan berbasis algoritma, penguasaan data, serta dominasi platform digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum persaingan usaha di Indonesia dalam menghadapi tantangan era digital. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis terhadap regulasi serta putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Hasilnya menunjukkan bahwa regulasi yang berlaku, khususnya UU No. 5 Tahun 1999, belum sepenuhnya relevan dengan realitas pasar digital. Ketiadaan norma hukum yang khusus mengatur ekonomi digital menghambat efektivitas pengawasan KPPU. Oleh karena itu, perlu reformulasi kebijakan hukum persaingan untuk menyesuaikan diri dengan lanskap ekonomi digital yang dinamis dan multidimensional.
Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Dalam Praktik Bisnis Berkelanjutan Di Indonesia
Bisnis berkelanjutan menuntut perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk tanggung jawab hukum perusahaan dalam menjalankan praktik bisnis berkelanjutan di Indonesia serta menelaah regulasi yang melandasinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksinkronan antara Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Penanaman Modal, dan peraturan pelaksana lainnya dalam pengaturan CSR. Selain itu, belum terdapat standar pengukuran yang jelas terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan harmonisasi hukum dan penguatan regulasi untuk mewujudkan sistem bisnis yang adil, transparan, dan berkelanjutan.
Implementasi Hukum Waris Islam Terhadap Pembagian Harta Dalam Keluarga Multikultural
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum waris Islam dalam pembagian harta pada keluarga multikultural di Indonesia. Keberagaman etnis, budaya, dan keyakinan dalam masyarakat Indonesia memunculkan tantangan dalam penerapan hukum waris Islam yang bersifat normatif. Dalam banyak kasus, terjadi benturan antara ketentuan hukum Islam dengan adat lokal dan nilai-nilai kekeluargaan yang berkembang dalam masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis dengan teknik wawancara, studi pustaka, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum waris Islam di keluarga multikultural sering disesuaikan dengan nilai lokal melalui musyawarah dan kesepakatan antar ahli waris. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum waris Islam dalam mengakomodasi nilai keadilan sosial dan keberagaman budaya, asalkan tidak menyalahi prinsip dasar syariat. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan kontekstual yang memperhatikan nilai-nilai lokal dalam penerapan hukum waris Islam agar mampu menjawab dinamika masyarakat multikultural secara adil dan harmonis.
Peran Partai Politik Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggota Dprd Kota Tanjungbalai
Pengawasan terhadap kinerja anggota DPRD merupakan fungsi strategis dalam menjaga kualitas demokrasi lokal dan akuntabilitas wakil rakyat di daerah. Dalam konteks Kota Tanjungbalai, peran partai politik menjadi vital mengingat partai adalah wadah utama rekrutmen dan kontrol terhadap anggota legislatif. Namun dalam praktiknya, pengawasan partai terhadap anggotanya di DPRD kerap tidak berjalan efektif, sehingga menyebabkan lemahnya fungsi representasi dan legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran partai politik dalam mengawasi kinerja anggota DPRD Kota Tanjungbalai serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan empiris melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik masih lemah dalam melakukan kontrol struktural terhadap anggotanya di legislatif akibat minimnya mekanisme evaluasi internal, konflik kepentingan, serta dominasi kepentingan pragmatis. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi internal partai serta penguatan mekanisme akuntabilitas politik agar pengawasan terhadap anggota DPRD menjadi lebih efektif.
ANALISISI PENGGUNAAN PRIORITAS DANA DESA YANG BERSUMBER DARI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
Dana desa merupakan instrumen fiskal yang krusial dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah Kabupaten Asahan setiap tahunnya menyalurkan alokasi dana desa kepada seluruh desa di wilayahnya sebagai bentuk komitmen terhadap otonomi desa dan pemerataan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penggunaan dana desa tersebut diprioritaskan dan apakah penggunaannya telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat desa serta ketentuan regulasi yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif empiris, melalui pengamatan langsung di beberapa desa, wawancara dengan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat, serta telaah dokumen perencanaan dan realisasi APBDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penggunaan dana desa di Kabupaten Asahan telah diarahkan pada bidang prioritas seperti pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penanganan stunting serta kesehatan lingkungan. Namun demikian, terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, keterlambatan pencairan dana, serta lemahnya kapasitas administrasi di tingkat desa. Diperlukan upaya peningkatan transparansi, pelibatan masyarakat yang lebih luas, dan penguatan kapasitas kelembagaan desa agar prioritas penggunaan dana desa benar-benar selaras dengan kebutuhan lokal dan prinsip tata kelola yang baik. Kata Kunci: Dana desa, prioritas penggunaan, pemerintah kabupaten, pembangunan desa, Asahan.
PERANAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
Pembinaan ideologi Pancasila merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, termasuk pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat lokal. Pemerintah Kota Tanjungbalai memiliki peran penting dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat yang plural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pembinaan ideologi Pancasila oleh pemerintah kota serta efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis dengan pengumpulan data melalui studi literatur dan dokumentasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tanjungbalai telah melaksanakan pembinaan melalui pendidikan karakter di sekolah, pelatihan bagi aparatur sipil negara, serta penguatan kegiatan masyarakat berbasis nilai-nilai Pancasila. Namun demikian, tantangan seperti rendahnya literasi ideologi di kalangan pemuda dan kurangnya alokasi anggaran masih menjadi hambatan dalam optimalisasi pembinaan ideologis ini.
PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH DI DESA AIR TELUK KIRI KABUPATEN ASAHAN
Perjanjian sewa menyewa merupakan bentuk perikatan yang lazim digunakan dalam transaksi jasa transportasi, termasuk rental mobil. Namun, dalam praktiknya, masih banyak perjanjian sewa mobil yang dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis, yang pada akhirnya memunculkan persoalan hukum, terutama ketika terjadi wanprestasi dari pihak penyewa. Studi ini mengkaji permasalahan wanprestasi dalam sewa mobil tanpa perjanjian tertulis pada UD. Rizki Transportasi, sebuah usaha rental mobil di Kisaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi, dampaknya terhadap pihak penyedia jasa, serta upaya hukum yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan empiris dengan teknik kualitatif deskriptif melalui wawancara langsung dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan perjanjian tertulis menimbulkan kelemahan dalam pembuktian, memperbesar risiko kerugian, serta menyulitkan penegakan hak oleh pihak penyewa. Selain itu, upaya penyelesaian lebih banyak mengandalkan pendekatan kekeluargaan atau negosiasi non-formal karena keterbatasan alat bukti dalam proses litigasi. Kajian ini memberikan kontribusi dalam mendorong praktik penyewaan yang lebih tertib hukum melalui kontrak tertulis serta perlunya edukasi hukum bagi pelaku usaha kecil di bidang transportasi.
DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP DUNIA USAHA DI KOTA TANJUNGBALAI (STUDI DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA TANJUNGBALAI
Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 telah memberikan dampak luar biasa terhadap seluruh sektor kehidupan, terutama ekonomi dan dunia usaha. Di Kota Tanjungbalai, yang didominasi oleh sektor usaha kecil dan menengah (UKM), dampaknya sangat terasa; banyak usaha terpaksa menghentikan operasional, mengalami penurunan omzet, bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan merumahkan pekerja tanpa upah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak pandemi terhadap dunia usaha di Tanjungbalai serta menelaah peran Dinas Ketenagakerjaan dalam merespons persoalan ketenagakerjaan yang muncul selama krisis. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui wawancara terhadap pelaku usaha, pekerja, dan pejabat Dinas Ketenagakerjaan, serta didukung oleh data sekunder dari laporan pemerintah dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi secara langsung memengaruhi keberlangsungan usaha di sektor perdagangan, jasa, dan perhotelan, dengan dampak paling nyata berupa PHK massal, pemotongan jam kerja, dan penurunan kesejahteraan pekerja. Dinas Ketenagakerjaan merespons dengan pendataan tenaga kerja terdampak, mediasi hubungan kerja, dan pelaksanaan program padat karya serta bantuan sosial, meskipun terkendala oleh keterbatasan anggaran dan koordinasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan lanjutan yang lebih responsif dan terintegrasi agar proses pemulihan ekonomi di tingkat lokal dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN NEGARA OLEH PEMERINTAH DAERAH
Penggunaan anggaran negara oleh pemerintah daerah merupakan bagian integral dari pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Dalam praktiknya, akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran menjadi hal utama dalam menjamin tercapainya tujuan pembangunan daerah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran negara serta hambatan yang dihadapi dalam realisasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil kajian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dilakukan melalui penyusunan laporan keuangan daerah, audit oleh BPK, serta pengawasan oleh DPRD dan masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa rendahnya kapasitas SDM, lemahnya pengawasan, dan potensi penyimpangan anggaran.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 169/PID.SUS//2015/PN TJB)
Tindak pidana penyelundupan manusia merupakan kejahatan transnasional yang berdampak luas terhadap kedaulatan negara, ketertiban umum, dan hak asasi manusia. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 169/Pid.Sus/2015/PN Tjb, dengan menilai kesesuaian penerapan hukum oleh majelis hakim terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana penyelundupan manusia terbukti secara sah, namun terdapat kelemahan dalam penelusuran jaringan pelaku serta minimnya perlindungan terhadap korban.
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS SAMSAT KOTA MEDAN)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Medan dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting. Namun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan tersendiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prosedur pelayanan di Samsat Kota Medan tergolong efektif, kesadaran dan partisipasi wajib pajak masih rendah, serta terdapat kendala dalam akses data dan birokrasi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelayanan publik, edukasi pajak, dan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Kepatuhan, Samsat, Wajib Pajak, Medan
ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dan persamaan antara hukum waris Islam dan hukum waris positif di Indonesia. Hukum waris Islam bersumber dari Al-Qur’an, Hadis, ijma’, dan qiyas, sementara hukum waris positif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Perbandingan ini penting mengingat masyarakat Indonesia yang pluralistik dalam hal sistem hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan utama terletak pada prinsip-prinsip dasar, sistem pembagian warisan, serta pengakuan terhadap wasiat dan pajak warisan. Namun, terdapat juga titik temu seperti prinsip keadilan dan kepastian hukum. Temuan ini diharapkan menjadi kontribusi bagi upaya harmonisasi hukum waris di Indonesia.
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN SEPEDA MOTOR PADA FIF CABANG KABUPATEN ASAHAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor oleh PT Federal Internasional Finance (FIF) di Kabupaten Asahan, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen yang dijalankan oleh FIF telah memenuhi unsur sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata, meskipun pelaksanaannya tidak luput dari hambatan internal maupun eksternal. Kendala utama meliputi ketidakpatuhan konsumen, kebijakan kredit yang longgar, serta kondisi ekonomi makro. Untuk mengatasi hal tersebut, FIF menerapkan kebijakan penagihan bertahap dan pemberian relaksasi pembayaran. Penelitian ini memberikan gambaran konkret tentang bagaimana praktik pembiayaan konsumen dilaksanakan dan pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian baku.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI GURU DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2008
Profesi guru merupakan elemen penting dalam sistem pendidikan nasional dan pembangunan karakter bangsa. Namun, guru kerap menghadapi tantangan serius yang berkaitan dengan perlindungan hukum atas tindakan yang mereka ambil dalam menjalankan tugas profesionalnya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan perlindungan hukum terhadap profesi guru sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sumber utama berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah ini telah memuat berbagai ketentuan yang melindungi guru secara hukum, baik dalam konteks hubungan kerja, hak atas perlindungan fisik dan psikis, maupun jaminan dalam melaksanakan tugas secara profesional. Namun demikian, tantangan tetap ada dalam implementasinya, terutama terkait kurangnya sosialisasi regulasi dan lemahnya penegakan hukum di tingkat lapangan. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum guru, pelatihan perlindungan profesi, dan penguatan peran organisasi profesi sangat diperlukan.
Di Balik Layar Hiburan Malam: Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan terhadap Hak Normatif Pekerja Perempuan di Kabupaten Batubara
This research aims to analyze the role of supervision carried out by the Manpower Office in ensuring the implementation of the normative rights of women workers in the nightlife business sector in Batubara Regency. nightlife business sector in Batubara Regency. Women workers' normative rights, such as wage protection, leave entitlements, and a safe working environment, are often vulnerable to being ignored in this sector. The research method used is a qualitative approach qualitative approach with in-depth interviews, observations, and documentation studies with women workers, employers, and the Manpower Office. Results The results show that the supervision carried out still faces various obstacles, including the lack of human resources for supervisors, minimal employers' lack of awareness of labor regulations, as well as the social stigma against women workers in the nightlife industry. social stigma against female workers in the nightlife industry. However, there are positive initiatives from the Manpower Office to improve the effectiveness of supervision through education and training programs. This research recommends strengthening the capacity of labor inspectors, increasing legal awareness among employers, as well as collaboration with various related parties to ensure the related parties to ensure that the normative rights of women workers can be fulfilled optimally
Implementasi Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan dalam Menerbitkan Angkutan Barang di Kabupaten Asahan
This research discusses the implementation of supervision carried out by the Asahan District Transportation Service in issuing goods transport permits. Effective supervision is essential to ensure compliance with applicable regulations and improve safety and efficiency in goods transportation operations. The aim of this research is to analyze the extent to which the supervision carried out is in accordance with statutory regulations, the obstacles faced in the supervision process, and the efforts made to overcome these obstacles. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data was collected through interviews with Transportation Service officials, goods transport owners, and other related parties. Apart from that, a documentation study of applicable regulations and policies was also carried out to understand the procedures for issuing goods transportation permits. The research results show that the supervision carried out by the Asahan District Transportation Service has been carried out in accordance with regulations, but there are still several obstacles such as a lack of human resources, low awareness of business actors in fulfilling administrative requirements, and limited supervision facilities in the field. To overcome these obstacles, it is necessary to increase the capacity of supervisors, more intensive outreach to business actors, and optimize technology in the supervision and licensing system. With more effective and systematic supervision, it is hoped that the process of issuing goods transport permits in Asahan Regency can be more transparent, accountable and support the creation of safe and orderly transportation. Penelitian ini membahas implementasi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan dalam menerbitkan izin angkutan barang. Pengawasan yang efektif sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta meningkatkan keselamatan dan efisiensi dalam operasional angkutan barang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana pengawasan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kendala yang dihadapi dalam proses pengawasan, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pejabat Dinas Perhubungan, pemilik angkutan barang, serta pihak terkait lainnya. Selain itu, studi dokumentasi terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku juga dilakukan guna memahami prosedur penerbitan izin angkutan barang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan telah berjalan sesuai dengan peraturan, namun masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya sumber daya manusia, rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administratif, serta keterbatasan fasilitas pengawasan di lapangan. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas pengawas, sosialisasi yang lebih intensif kepada pelaku usaha, serta optimalisasi teknologi dalam sistem pengawasan dan perizinan. Dengan adanya pengawasan yang lebih efektif dan sistematis, diharapkan proses penerbitan izin angkutan barang di Kabupaten Asahan dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan mendukung terciptanya transportasi yang aman serta tertib.
Legalitas Tanah Tanpa Bukti Kepemilikan: Tantangan dan Solusi di Kabupaten Asahan
Land registration without a history of ownership documents is a complex problem in Asahan Regency, considering the importance of legal certainty in land ownership. This study aims to analyze the challenges faced in the land registration process without ownership documents and identify solutions that can be implemented by the Agrarian and Spatial Planning Office/National Land Agency (ATR/BPN) of Asahan Regency. This research uses a juridical-empirical approach by reviewing applicable regulations and interviews with related parties, including ATR/BPN officers and the community. The research results show that the main obstacles in registering land without ownership documents include a lack of administrative evidence, potential disputes, and limited public understanding of legal procedures. As a solution, it is necessary to socialize land registration policies, strengthen the land administration system, and simplify the mechanism for proving land rights for applicants. By implementing this strategy, it is hoped that the land registration process in Asahan Regency can run more effectively and provide legal protection for land owners Pendaftaran tanah tanpa riwayat surat kepemilikan menjadi permasalahan yang kompleks di Kabupaten Asahan, mengingat pentingnya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi dalam proses pendaftaran tanah tanpa dokumen kepemilikan serta mengidentifikasi solusi yang dapat diterapkan oleh Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Asahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan mengkaji regulasi yang berlaku serta wawancara dengan pihak terkait, termasuk petugas ATR/BPN dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam pendaftaran tanah tanpa surat kepemilikan meliputi minimnya bukti administratif, potensi sengketa, serta keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap prosedur legal. Sebagai solusi, diperlukan sosialisasi kebijakan pendaftaran tanah, penguatan sistem administrasi pertanahan, serta penyederhanaan mekanisme pembuktian hak atas tanah bagi pemohon. Dengan penerapan strategi ini, diharapkan proses pendaftaran tanah di Kabupaten Asahan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan perlindungan hukum bagi pemilik tanah.