DAMPAK PEMEKARAN DAERAH TERHADAP SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH (STUDI DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BATU BARA)

Irda Pratiwi, Emmi Rahmiwita Nasution, Arya Rahmadansyah

Abstract


Pemekaran daerah pada Sertifikat Hak Milik merupakan wujud nyata dari adanya Otonomi Daerah. Proses pemekaran daerah terhadap Sertifikat Hak Milik atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Perwakilan Kabupaten Batu Bara ialah membuat surat permohonan terhadap proses pemekaran daerah terhadap Sertifikat Hak Milik atas tanah yang hendak dilakukan pemekaran di Kantor Badan Pertanahan Nasional Perwakilan Kabupaten Batu Bara selanjutnya melengkapi berkas-berkas persyaratan dalam permohonan proses pemekaran Sertifikat Hak Milik yang hendak dilakukan pemekaran di Kantor Badan Pertanahan Nasional Perwakilan Kabupaten Batu Bara, setelah permohonan dan persyaratan sudah lengkap, selah itu pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Perwakilan Kabupaten Batu Bara dapat memproses permohonan untuk pemekaran daerah di Sertfikat Hak Milik atas tanah yang dimohonkan. Adapun kendala Sertifikat Hak Milik atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Perwakilan Kabupaten Batu Bara yang mana berupa letak posisi tanah yang tidak sesuai dengan sistem aplikasi yang ada pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Perwakilan Kabupaten Batu Bara, sehingga Kantor Badan Pertanahan Nasional Perwakilan Kabupaten Batu Bara mengalami kesulitan dalam melakukan pemekaran terhadap Sertifikat Hak Milik atas tanah.

 

Kata Kunci: Pemekaran, Sertifikat Hak Milik, Tanah.


Full Text:

PDF

References


Buku

Chomzah, Ali Achmad, Hukum Agrria Pertanahan Indonesia, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2004)

Dimyati, Khuzaifah, Pemikiran Hukum; Konstruksi Epitemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2014)

Khuzaifah, Teorisasi Hukum; Study Tentang Prkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945 - 1990, Yogyakarta, Genta Publishing, 2005)

Notonagoro, Politik Hukum & Pembangunan Agraria di Indonesia, (Jakarta : CV. Pancuran Tujuh, 2011, Cet. 3)

Neuman, B.W, Analyses of Corona Virus Research, 2020)

Ruchiyat, Eddy, Sistem Pendaftaran Tanah, (Jakarta : CV. Armico, 2012, Edisi 5)

Sumarjo, Maria SW., Kebijakan Prtanahan Antara Regulasi & Implementasi, (Jakarta : Buku Kompas, 2001)

Jurnal

Bahmid, Penetapan Biaya Pembebasan Tanah dan Biaya Konstruksi dalam Pengalihan Hak Atas Tanah di Kabupaten Asahan (Revisi Hukum Perda Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Biaya Pengadaan Tanah dan Hak Guna Bangunan), (Kisaran : Fakultas Hukum, Universitas Asahan, 2016)

Kasim, Umar, Hubungan dan Pemutusan Hubungan Kerja, Informasi Hukum, 2004, Volume 2

Maringan, Nikodemus, Kajian Hukum Pelaksanaan Penghentian Kerja Sepihak (PHK) oleh Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, (Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion), 2017, Edisi 3, Volume 3, Nomor 3)

Pratiwi, Irda, Jurnal: Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Ganda Hak Atas Tanah Dengan Objek Fisik Tanah Yang Sama Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2902 K/Pdt/2014

Rozi, Fahrul, Rahmat, Dampak Keadaan Darurat Tanggap Covid-19 Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi di Desa Lima Puluh Kecamatan Lima Puluh), (Vol. 2, No. 1 November 2020)

Sagara, Nanda, Bahmid, Pratiwi, Irda (2019). Efektifitas pendaftaran tanah sistematik komprehensif (penelitian di kantor ATR/BPN Kota Tanjungbalai).1(1)

Siregar, Emiel Salim, Jurnal: Peran Pemerintah Kabupaten. Batubara dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Mangrove (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batubara, (Vol 2, No. 1 2020)

Zuanda, Mangaraja, Pengawasan Disnaker untuk Outsourcing Pegawai di Kota Tanjungbalai


Refbacks

  • There are currently no refbacks.