ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (STUDI DI DESA SUBUR KECAMATAN AIR JOMAN KABUPATEN ASAHAN)

Miftahul Husna, Zaid Afif, Komis Simanjuntak

Abstract


The village is an area where the community lives in a cooperative manner, with the same customs, norms and procedures in regulating community life. The purpose of this study was to determine the management of the Village Income and Expenditure Budget and the obstacles in managing the Village Income and Expenditure Budget. The process of managing the Village Revenue and Expenditure Budget starts from planning, implementation, administration, reporting and accountability. The formulation of the problems raised in this paper are: 1) Is the management of the Village Income and Expenditure Budget for the Village of Subur Village, Air Joman District, Asahan Regency in accordance with the Laws and Regulations. 2) What are the obstacles faced in the process of managing the Village Income and Expenditure Budget in Subur Village, Air Joman District, Asahan Regency. This study uses a legal research method with an empirical approach, namely the approach used by researchers to describe the conditions seen in the field as they are. Based on the research results from the title above, it can be seen that in general, the management of the Village Income and Expenditure Budget in Subur Village is well managed in accordance with the principles of regional financial management.

 

 Keywords: Management, APBDesa, Budget


Full Text:

PDF

References


Skripsi/Tesis/Disertasi

Fitri, S. (2019). Efektivitas Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa terhadap Kualitas Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah di Desa Madu Mulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

Nazilla, R. U. (2018). No Tit. In Efektivitas Pengalokasian Dana Desa dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Persepektif Ekonomi Islam (Studi Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya).

Sari, W. P. (2019). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2017 Berdasarkan Peraturan Menteri No 113 Tahun 2014 pada DesaTanjung Ali Sukadarma dan Ulak Tembaga Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir. In Univeristas Muhammadiyah Palembang

Majalah, Jurnal, dan SuratKabar

Bawias, Rizal; Pangkey, Masje; Rorong, A. (2003). Pengelolaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan di Desa Bitunuris Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud. 1–10.

Dhaim, Salman Al; Rahmiwita, Emmi; Afif, Z. (2020). Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 6 No. 1 Januari 2020 169. 6(1), 169–174.

Habibi, M., Nasution, E. R., & Afif, Z. (2020). Hubungan Hukum Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pulo Bandring Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan). Jurnal Pioner LPMM Universitas Asahan Vol. 6 No. 2 Mei 2020, 265.

Pakaya, J. S. (2016). ( the Providing of Authority To Village in the Context of Regional Autonomy ). Jurnal Legislasi Indonesia, 13(1), 73–84.

Sialagan, M. F., Ismail, & Afif, Z. (2020). Analisis Hukum Tentang Penataan Desa Sebagai Wujud Efektivitas Penyelengaraan Pemerintah Desa Dilihat Dari Undang-Undang Desa. Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, 6(1), 26.

Sumeru, A. (2016). Kedudukan Pejabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa. JKMP (ISSN.2338-445X), 4(9), 47–56.

Peraturan dan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.




DOI: https://doi.org/10.36294/pionir.v8i1.2444

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.