ABSTRAK
Penetapan suatu upah minimum kabupaten ditetapkan oleh peraturan gubernur yang menurut suatu kelayakan dan jumlah industry yang ada, setelah dilakukannya analisa mengenai suatu keadaan perekonomian didaerah maka akan ditetapkan mengenai kelayakan upah minimum tersebut. Maka dari itu suatu upah dapat dilaksanakan dan harus menyeluruh dan dijalankan kepada perusahaan yang mempunyai karyawan, maka dari itu keterbukaan mengenai suatu perusahaan harus dapat membantu pemerintah dalam menjalankan peraturan menganai upah tersebut.
Adapun rumusan masalah 1. Bagaimana arus Penetapan Upah Minimun di Kabupaten Batubara terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan. 2. Apa hambatan dalam penetapan Upah Minimun di Kabupaten Batubara.
Metode pendekatan yang digunakan metode penelitian yang bersifat empiris. Penelitian hukum empiris (yuridis empiris) adalah jenis penelitian hukum sosiologi dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.
KataKunci:Upah, Minimum, Kabupaten, Batubara.
Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Jakarta:Sinar Grafika, 2009.
Aloysius Uwiyono, Asas-Asas Hukum Perburuhan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara, Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Batubara2018, Limapuluh, 2019.
Ikhwan Fahrojih, Hukum Perburuhan Konsepsi, Sejarah, dan Jaminan Konstitusional, Malang:Setara Press, 2016.
Saifuddin Bachrun, Menyusun Struktur dan Skala Gaji dalam praktik, PPM Manajemen, Jakarta, 2011.
Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.Wawancara dengan Bapak Abdul Aziz sebagai Ketua Apindo Kabubaten Batubara, pada tanggal 16 September 2019.
Wawancara dengan Bapak Akhyarruddin Matondang, Aparatur Sipil Negara pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Batubara, pada tanggal 16 September 2019
Wawancara dengan Bapak Syahrizal Aparatur Sipil Negara pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Batubara, pada tanggal 16 September 2019
Wawancara dengan Bapak Abdul Aziz sebagai Ketua Apindo Kabupaten Batubara, pada tanggal 16 September 2019
Alamat Redaksi:
CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan.
Jl. Jend. Ahmad Yani, Kisaran – 21224 – Sumatera Utara
Jurnal CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat s licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License