ABSTRAK
Kewenangan Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai dalam menyelenggarakan sistem Pemerintahannya yaitu berwenang dalam memberikan hak asal usul, berwenang dalam memberikan lokal dalam berskala besar, berwenang yang ditugaskan Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah serta berwenang untuk melakukan tugas lainnya, yang diberikan dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintahan Daerah, berdasarkan pada Hirarki Peraturan Perundang-Undangan. Maka oleh karena itu di dalam suatu penyelenggaraan Pemerintahan yang ada di wilayah Kota Tanjungbalai, Perwalkot Tanjungbalai No. 26 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Seretariat Daerah Kota Tanjungbalai, maka dalam hal ini dibagi ke dalam beberapa bagian diantaranya yaitu sebagai berikut : 1. Adanya suatu bidang sektor aparatur Pemerintahan dan pengawasan. 2. Adanya suatu bidang suatu sektor mengenai hukum. 3. Adanya suatu bidang di sektor politik. 4. Adanya suatu bidang sektor pertambangan dan energi serta parawisata.
Kata kunci: Implementasi, Fungsi, Tugas, Sekretariat, Daerah Tanjungbalai.
ABSTRACT
The authority of the Regional Secretariat of the City of Tanjungbalai in administering its Government system, namely the authority to grant rights of origin, authority to grant locales on a large scale, authorities assigned by the Central Government to Regional Governments and authorized to carry out other tasks, given from the Central Government to Regional Governments, based on in the Hierarchy of Laws and Regulations. So therefore in an existing government administration in the city of Tanjungbalai, Perwalkot Tanjungbalai No. 26 Regarding the Position, Organizational Structure of Tasks and Functions as well as the Work Procedure of the Regional Secretariat of the City of Tanjungbalai, in this case it is divided into several sections including the following: 1. There is a sector of the Government apparatus and supervision sector. 2. The existence of a sector regarding law. 3. There is a field in the political sector. 4. There is a mining and energy sector as well as tourism.
Keywords: Implementation, Function, Task, Secretariat, Tanjungbalai Area.Buku
Amrah Muslimin. Ikhtiar Pembangunan Otonomi Daerah 1903-1958. Jakarta: Djamban, 1996.
Asikin, Amiruddin dan Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2006.
Bambang Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum. Edited by PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, n.d.
Hadari Nawawi. Metode Penelitian Sosial. Edited by Gajah Mada Press. Yogyakarta, 1985.
Rahmat, Junindra Martua. “Kolaborasi Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dan Kepala Daerah Kota Tanjungbalai Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.” Citra Justicia dan Dinamika Kemasyarakatan Vol 20, No (2019): 1–13.
Rozali Abdullah. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
Solli Lubis. Perkembangan Garis Politik Dan Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah. Bandung: Alumni, 1983.
Wirda Eka Putri, Rahmat, Junindra Martua. “PERANAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DITINJAU DARI SEGI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.” Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 5 N0.4 Juli-Desember 2019 5 (2019): 343–348.
Wulandari, Fika, Zaid Afif, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Sumatera Utara, and Jurnal Tectum. “Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai Ditinjau Bari Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2018.” Jurnal Tectum, Universitas Asahan. 1, no. 1 (2019): 99–104.
Alamat Redaksi:
CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan.
Jl. Jend. Ahmad Yani, Kisaran – 21224 – Sumatera Utara
Jurnal CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat s licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License